Soal Penegakan Kode Etik Kepolisian, Bambang Rukminto: Harusnya Polri Belajar dari Satpam

SuaraKalbar.id - Kasus kematian Brigadir J yang menyeret banyak oknum polisi melanggar kode etik, serta penanganan dari sesama pihak kepolisian yang trkrsan lamban membuat publik semakin berang.

Bahkan, menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto penegakan kode etik Satpam lebih bagus daripada Polri.

"Persoalan sanksi PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) ini harusnya Polri belajar dari Satpam," kata Bambang, kata Bambang ketika dikonfirmasi melalui pesan instans di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Menurut Bambang, Satpam yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin tentunya langsung dipecat atau tidak diperpanjang masa kontraknya, apalagi menjadi tersangka pidana.

Hal itu diungkapkannya, sebagai bentuk kritikan terhadap sikap Polda Metro Jaya yang memberikan pendampingan hukum kepada mantan Wadirreskrimum AKBP Jerry Raymond Siagian yang dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Mabes Polri karena terlibat dalam menghalangi penyidikan (obstruction of justice) kasus Brigadir J.

Upaya Polda Metro memberikan pendampingan hukum kepada AKBP Jerry Raymond Siagian, menurut Bambang, sebagai wujud perlawanan dari Polda Metro kepada Mabes Polri.

"Saya tidak bisa memahami apakah Polda Metro paham atau tidak terkait pidana obstruction of justice yang dilakukan AKBP JS. Dan sidang KKEP harusnya adalah majelis tertinggi penegakan etik dan disiplin internal," ujarnya.

Menurut Bambang, upaya pembelaan ini selain menunjukkan adanya insubordinasi (durhaka/pembangkangan) sekaligus tontonan yang buruk untuk masyarakat bahwa bagaimana institusi masih begitu membela personel-nya yang diduga terlibat pelanggaran pidana.

Tontonan itu, bagi dia, menunjukkan Polda Metro melakukan insubordinasi dengan Mabes Polri dan secara umum belum ada kata sepakat terkait kode etik profesi kepolisian.

Ia mengatakan bahwa, pendampingan hukum memang hak seseorang, tetapi bukan dibela serta merta oleh institusi.

Adapun keberatan pada hasil sidang KKEP, personel Polri masih bisa menggunakan haknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan didampingi pengacara dari luar institusi.

Baca Juga: Bharada E dalam Bahaya, Cium Upaya Dikorbankan Melalui Skema Lie Detector

Sebelumnya, Polda Metro Jaya siap memberikan pendampingan hukum untuk mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipecat sebagai anggota Polri lantaran terseret kasus Brigadir J.

"Polda Metro Jaya sebagai Polda dimana yang bersangkutan pernah berdinas walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkan dalam proses selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Senin (12/9).

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kemudian menjatuhkan sanksi PTDH kepada mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian karena keterlibatan-nya dalam kasus Brigadir J.

AKBP Jerry kemudian mengajukan banding sesuai haknya yang diatur dalam Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.  Antara