Jokowi: 70 Persen Pendapatan Freeport Sudah Menjadi Milik Indonesia

SuaraKalbar.id - Presiden Joko Widodo di hadapan ratusan veteran RI, Selasa, mengatakan saat ini sebanyak 70 persen dari pendapatan perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan tambang dan emas di Papua, Freeport, telah menjadi milik pemerintah Indonesia.

Hal itu karena Freeport saat ini telah menjadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai Amerika Serikat (AS). Sehingga saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelum divestasi dari Freeport McMoran.

"Saat ini kita dapat dividen 51 persen (dari Freeport), pajak lebih besar, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lebih besar, bea ekspor juga lebih besar. Jadi, 70 persen pendapatan Freeport masuk ke negara," kata Jokowi saat meresmikan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran RI (Piveri) di Jakarta, Selasa.

Jokowi mengungkapkan dirinya enggan meninjau lokasi tambang emas milik Freeport sebelum Pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51 persen saham perusahaan tersebut pada Juli 2018.

"Karena sebelumnya kita hanya diberi (dividen) 9,3 persen. Tiga tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51 persen," kata Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan, saat ini sebanyak 98 persen karyawan Freeport adalah warga negara Indonesia (WNI), yang 40 persen di antaranya adalah masyarakat Papua.

Selain Freeport, Pemerintah Indonesia juga telah mengambil alih lapangan minyak dan gas bumi Blok Rokan di Riau dari Chevron Amerika Serikat. Rencananya, Jokowi akan meninjau langsung Blok Rokan untuk mengevaluasi kemampuan produksi migas dari lokasi eksplorasi tersebut.

"Blok Rokan ini urusan migas yang sudah 97 tahun dikuasai Chevron. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum cek ke sana. Dalam beberapa bulan ke depan, saya ingin cek (apakah) ada kenaikan produksi, ada kenaikan income (atau) tidak," katanya. (Antara)

Baca Juga: Jokowi Sebut Jaga Daya Beli Masyarakat Tak Murah: Bayarannya Rp 502 Triliun