Akibat Air Kiriman dari Bengkayang dan Sambas, Ratusan Rumah Warga di Semelegi Singkawang Terendam Banjir

SuaraKalbar.id - Sejumlah wilayah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, terendam banjir sejak Rabu (8/3/2023).

Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga, pemakaman umu, hingga rumah ibadah yang berada di Jalan Demang Akub dan Jalan H. Bakar, Kelurahan Semelagi Kecil, Kota Singkawang terendam air.

"Banjir datang sejak Rabu (8/3) malam sampai Kamis (9/3) siang, dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter sampai 1 meter. Banjir tersebut bukan hanya merendam ratusan rumah warga, tapi juga pemakaman Muslim, kantor kelurahan dan rumah ibadah," ungkap Anggota DPRD Singkawang Dapil Singkawang Utara Muhammadin di Singkawang, Kamis.

Muhammadin mengungkapkan, banjir yang terjadi di Semelagi Kecil merupakan air kiriman dari Bengkayang dan Sambas, hal ini dikarenakan debit air lebih tinggi dibandingkan tanggul yang ada, sehingga meluber ke pemukiman penduduk di dekat tanggul.

"Debit air tinggi melebihi tanggul di wilayah Sungai Pinang, sehingga airnya meluber," ujarnya.

Untuk itu, dirinya meminta tanggul yang berada di wilayah Singkawang Utara segera diperbaiki guna mengantisipasi kejadian serupa ke depannya.

Terlebih, kata dia, tanggul tersebut sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki.

Sementara wilayah tersebut mengalami siklus banjir, baik dua tahunan, lima tahunan hingga sepuluh tahunan.

"Ketinggian air saat ini seperti yang pernah terjadi pada 2003 dan terulang lagi di tahun 2023. Artinya, kan harus ada langkah antisipasi menghadapi siklus tahunan ini dengan perbaikan atau pembangunan tanggul yang memadai," katanya.

Baca Juga: Batam Kerap Banjir, Pemko Batam Baru Usul Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Senada dengan Muhammadin, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro mengatakan banjir yang terjadi lantaran ketinggian air melebihi ketinggian tanggul atau bendungan.

"Ditambah keberadaan tanggul itu sudah lama, mungkin sudah puluhan tahun," katanya.

Hanya saja, kata Sumastro, jika ditinggikan, tentu akan mengeluarkan dana yang besar.

"Ini yang sedang kita pikirkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya. (Antara)