SuaraKalbar.id - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, Jantau, mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu.
Jantau menyoroti dampak parah dari tambang emas ilegal tersebut dan lamanya masa pemulihan lingkungan yang mencapai 40 hingga 50 tahun.
"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau seperti dikutip dari ANTARA, Rabu.
Tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup signifikan akibat aktivitas tambang emas ilegal adalah Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir, dan Kecamatan Bunut Hulu.
Jantau menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Saat ini, sudah ada delapan IPR yang sedang diajukan, sementara empat di antaranya telah diterbitkan. Pemerintah juga berencana memberikan bantuan melalui kementerian terkait, berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan.
"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.
Meskipun demikian, ia meminta masyarakat yang terlibat dalam pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka dan, jika berkeinginan tetap bekerja di tambang emas, untuk mengurus izin baik WPR maupun IPR.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.
Baca Juga: Tanah Longsor Tutup Akses Jalan Nasional di Bunut Hulu Kalbar
Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. (Antara)
Berita Terkait
-
Tanah Longsor Tutup Akses Jalan Nasional di Bunut Hulu Kalbar
-
Kabar Gembira! Harga Beras Premium Lokal di Kapuas Hulu Turun Drastis!
-
Jalanan Kapuas Hulu Gelap Gulita? Dishub Prioritaskan PJU di 3 Kecamatan Ini!
-
Kapuas Hulu Siap Bersolek! 5 Destinasi Ini Bakal Jadi Primadona Wisata Alam
-
Sungai Kapuas Terancam! Kapolda Diminta Turun Tangan Hentikan PETI di Sanggau, Oknum Aparat Turut Terlibat?
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
BRI Raih 4 Penghargaan, Perkuat Komitmen Dukung Digitalisasi dan UMKM
-
BRI Konsisten Buyback Saham untuk Optimalkan Nilai Pemegang Saham
-
Sempat Mangkir, Pamar Lubis Kini Ditahan Polda Kalbar
-
BRI Buka Peluang Karier Bagi Talenta Muda Lewat Program Magang Nasional
-
BRI Rayakan Perjalanan 131 Tahun dengan Semangat Kolaborasi dan Kepedulian