SuaraKalbar.id - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk turun tangan menghentikan maraknya penambangan emas tanpa izin di sepanjang Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, menyampaikan keprihatinan atas aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang merugikan lingkungan dan meresahkan warga.
Adam mengungkapkan bahwa PETI terjadi di beberapa daerah seperti Desa Inggis, Desa Nanga Biang, Sungai Bemban Desa Lape, hingga Mapai Desa Semerangkai. Ia menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat terkait dengan praktik PETI, termasuk distribusi uang kepada warga untuk memuluskan kegiatan pertambangan ilegal.
"Dugaan keterlibatan oknum aparat terkait dengan praktik PETI yang marak terjadi menambah kompleksitas masalah. Misalnya, ada dugaan distribusi uang kepada warga untuk memuluskan praktik pertambangan ilegal di Sungai Kapuas," ujar Adam.
Baca Juga: Penjual di Dermaga Tepian Kapuas Buang Sampah ke Sungai, Warganet Resah
Walhi Kalbar mendesak Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani masalah ini. Mereka berharap agar Kapolri dapat menindak para pelaku PETI dengan cepat dan efektif.
Menurut Adam, praktik PETI tidak hanya merugikan lingkungan dan meresahkan warga, tetapi juga memiliki dampak kesehatan yang serius. Limbah dari kegiatan pertambangan ilegal dapat mencemari sungai dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Saat diwawancarai, seorang pemilik alat tambang emas tradisional mengakui bahwa puluhan orang telah melakukan aktivitas PETI di sepanjang Sungai Bemban dan sekitarnya. Mereka diminta membayar iuran kepada para koordinator PETI hingga puluhan juta rupiah.
"Pengakuan ini mengindikasikan adanya praktik pungutan liar dan keterlibatan oknum dalam praktik PETI ini," katanya.
Maraknya aktivitas PETI telah menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Walhi Kalbar menekankan perlunya tindakan cepat dan tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini sebelum kerusakan lingkungan semakin parah dan merugikan masyarakat lebih lanjut. (Antara)
Baca Juga: WALHI Kalimantan Kritik Debat Cawapres: Lingkungan Hidup Dianggap Isu Pinggiran
Berita Terkait
-
Jokowi Nyerah Lawan Polusi Jakarta, WALHI Sindir Banyak Politisi jadi Pengusaha, Ada Kaitannya?
-
WALHI Serang Balik Jokowi: Bukan Polusi yang Sulit Diatasi, Tapi Penyebabnya Pejabat Toxic!
-
Soal Masalah Sampah Jakarta, WALHI Sebut RK Lebih 'Galak' ke Warga daripada Pelaku Industri: Tak Adil!
-
Imbas Limbah PLTU Tak Cuma Bikin Nelayan Makin Tercekik, Beberapa Ikan di Laut jadi Bingung, Kenapa?
-
Disebut Gagal Paham, WALHI "Kuliahi" Jokowi soal Teori Pembentukan Sedimen Pasir
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Bocah 6 Tahun Ditemukan Tewas di Parit Kubu Raya, Diduga Tenggelam Karena Tidak Bisa Berenang
-
Jual Pacar via MiChat, Pria di Singkawang Ditangkap Polisi
-
Polisi Tangkap Pemasok Daging Sapi Beku Ilegal di Pontianak
-
5 Kuliner Chinese Food Pontianak Wajib Coba: Dari Bakmi Legendaris Hingga Bubur Ikan Otentik
-
Hendak Tawuran, 7 Pelajar di Desa Kapur Diringkus Polisi