Industri Ekspor Jawa Barat Tertekan, Pelaku Usaha Desak Solusi Konkret Hadapi Gempuran Tarif AS

SuaraKalbar.id - Gejolak ekonomi global kembali menekan sektor industri ekspor Indonesia.

Jawa Barat, sebagai pusat manufaktur dan ekspor nasional, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak.

Guncangan ini menjadi semakin serius menyusul meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Dalam diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang digelar oleh Suara.com bersama Core Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5), sejumlah pakar, pelaku industri, dan pemangku kebijakan menyuarakan kekhawatiran sekaligus mendesak hadirnya respons kebijakan yang tegas dari pemerintah.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyampaikan bahwa tekanan terhadap sektor ekspor sudah terasa sejak awal tahun ini.

“Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional—dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur—yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” ujarnya dalam sambutan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor nonmigas Jawa Barat ke Amerika Serikat pada Januari 2025 mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi.

Sementara dari Kota Bandung, ekspor ke pasar AS pada Maret 2025 tercatat sebesar USD 7,7 juta.

Namun, di balik angka tersebut, tersembunyi persoalan besar: gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menghantam sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Baca Juga: Kalbar Gebrak Pasar Malaysia! Siap Ekspor 1.000 Ton Beras Premium Tahun Ini

Menurunnya permintaan ekspor serta membanjirnya produk impor menjadi tekanan ganda yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D., mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi risiko yang signifikan akibat konflik dagang antara AS dan Tiongkok.

Ia menyebut bahwa ekspor Tiongkok ke AS telah menurun hingga 10,5% pada 2025, sementara ekspor ke kawasan ASEAN melonjak sebesar 19,1%.

Hal ini membuka peluang terjadinya lonjakan impor ilegal ke Indonesia dari Tiongkok yang ditaksir mencapai USD 4,1 miliar, berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 65,4 triliun.

Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran juga turut mengingatkan bahwa sektor-sektor unggulan Jawa Barat seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki mengalami tekanan luar biasa hingga beberapa perusahaan mengalami kerugian berat, menutup usahanya, dan melakukan PHK besar-besaran.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, secara tegas menyampaikan berbagai hambatan yang kini dihadapi dunia usaha.

“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron,” ujar Ning.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan perizinan yang berbelit dan sering kali molor dari waktu yang dijanjikan, masalah ketenagakerjaan yang dipolitisasi, aksi demonstrasi yang berkepanjangan, hingga beban logistik akibat pungutan liar dan premanisme.

“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” kata Ning.

“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus-terusan pelaku usaha lokal jadi korban eksperimen kebijakan,” tegasnya.

Meski demikian, Prof. Rina melihat adanya peluang strategis bagi Jawa Barat melalui relokasi rantai pasok global. Rencana pemindahan pabrik otomotif ke Jawa Barat menjadi sinyal positif.

Apalagi dengan basis industri manufaktur yang kuat dan beragam, seperti otomotif, elektronik, tekstil, agro-pangan, hingga farmasi.

Konektivitas antara industri, universitas, dan pusat riset dinilai bisa menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem inovasi yang mampu mendorong daya saing daerah.

Strategi yang kini diusulkan meliputi pengendalian impor dan peningkatan kandungan lokal.

Mohammad Faisal menekankan bahwa pengendalian impor harus dilihat sebagai upaya mempertahankan kedaulatan pasar domestik, bukan proteksionisme semata.

Beberapa sektor seperti kosmetik, baja, dan semen telah menunjukkan hasil positif setelah menerapkan mekanisme verifikasi impor.

Penguatan komponen lokal juga dinilai krusial. Contohnya, industri elektronik yang berhasil meningkatkan produksi Handphone, Komputer, dan Tablet dari hanya 0,1 juta unit pada 2013 menjadi 88,8 juta unit pada 2019, sementara impor menurun drastis dari 62 juta menjadi 4,2 juta unit.

Skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan insentif kepada investor serta memperkuat fondasi industri nasional.

"Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan ekonomi domestik bukan lagi pilihan tetapi keharusan," tegas Mohammad Faisal.