Daerah Makin Cari Cara Tak Bergantung Dana Pusat, Fiskal Jadi Fokus APEKSI Kalimantan

SuaraKalbar.id - Penguatan fiskal daerah mulai menjadi perhatian serius pemerintah kota di Kalimantan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan 2026 yang digelar di Pontianak.

Forum yang mempertemukan para wali kota se-Kalimantan itu mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh” dan membahas berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan yang terus berkembang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan ketahanan fiskal daerah kini menjadi fondasi penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan berkelanjutan.

“Ketahanan fiskal daerah adalah fondasi utama pembangunan. Kalau fiskal daerah kuat, pelayanan publik juga akan semakin baik dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan,” ujarnya saat membuka forum tersebut di Hotel Novotel Pontianak.

Daerah Didorong Tak Lagi Bergantung pada Dana Pusat

Pembahasan soal fiskal daerah menjadi semakin relevan di tengah tekanan kebutuhan anggaran daerah yang terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, transportasi, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Sejumlah kepala daerah mulai mendorong penguatan kapasitas fiskal agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana pusat.

Wali Kota Pontianak sekaligus Ketua Komwil V APEKSI, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota di Kalimantan untuk berbagi solusi menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Menurutnya, penguatan fiskal sangat penting agar pemerintah kota mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Baca Juga: 5 Sepatu Lari Terbaik untuk Lari Santai di Waterfront Kapuas Pontianak saat Sore Hari

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Dinilai Belum Cukup
Dalam forum tersebut, Harisson juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini tercatat mencapai 6,14 persen dan disebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan.

Namun, ia mengingatkan pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika masih terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian.

“Daerah penghasil juga perlu mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan masih tetap sama,” katanya.

Selain sektor tambang, pemerintah daerah juga mulai menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan rakyat, hingga pangan.

Fiskal Daerah Mulai Jadi Isu Nasional

Belakangan, isu penguatan fiskal daerah semakin banyak dibahas di berbagai forum pemerintah daerah. Pemerintah pusat sendiri dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.