Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?

SuaraKalbar.id - Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah muncul kabar pengunduran dirinya di tengah bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR. Dua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan jabatan Gibran sekaligus perjalanan politiknya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu, 11 November 2026. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.

Namun, kabar tersebut belum serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum menerima surat resmi pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, status kelembagaan pengunduran diri tersebut masih perlu mengikuti perkembangan dan mekanisme konstitusional.

Di sisi lain, proses politik di DPR juga bergerak. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.

Lantas, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri atau justru menghadapi proses pemakzulan, bagaimana pengaruhnya terhadap perjalanan politik dan elektabilitasnya menuju Pilpres 2029?

Mundur dan dimakzulkan memiliki mekanisme berbeda

Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur berbeda dalam pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

Dalam mekanisme pengunduran diri, pemberhentian berawal dari pernyataan atau permohonan dari pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, pemakzulan merupakan proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca Juga: Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mengapa Kini Bicara Dokumen SD hingga Ijazah S1?

Adapun Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian tersebut. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dilanjutkan melalui rapat paripurna DPR untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Artinya, usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan pemakzulan. Masih terdapat tahapan kelembagaan dan konstitusional yang harus dilalui.

Bagaimana jika Gibran mengundurkan diri?

Konstitusi juga mengatur konsekuensi apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah mengatur tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.