Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Mekanisme ini membuat proses pergantian wakil presiden menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo dalam beberapa waktu mendatang.

Pilihan dua nama tersebut juga akan menjadi perhatian partai politik karena berkaitan dengan konfigurasi kekuatan politik yang menopang pemerintahan.

3. Nasib koalisi politik pendukung Prabowo ikut menjadi perhatian
Pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringi pencalonannya bersama Prabowo pada Pilpres 2024.

Saat itu, Gibran menjadi bagian penting dari pasangan Prabowo-Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Namun, setelah pengunduran dirinya, posisi wakil presiden harus kembali diisi melalui mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan pengajuan dua calon kepada Presiden.

Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng sebelumnya meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan calon harus berasal dari partai politik tertentu.

Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai siapa yang akan dipilih Prabowo dan bagaimana keputusan itu berpengaruh terhadap hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

Meski demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis membuat koalisi pemerintahan pecah.

Baca Juga: Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?

Yang dapat dipastikan, proses pengisian jabatan wakil presiden akan menjadi salah satu ujian koordinasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukungnya.

4. Proses HMP DPR terhadap Gibran menghadapi perubahan situasi
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran juga menghadapi tekanan politik melalui usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan tersebut. Proses itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian setelah muncul putusan pengadilan.

Namun, agenda rapat paripurna DPR yang direncanakan membahas pengumuman usulan HMP pada Kamis (12/11/2026) dibatalkan.

Anggota DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa jika Gibran secara formal mengundurkan diri, usulan tersebut tidak lagi memiliki objek untuk dilanjutkan sebagai proses pemakzulan terhadap dirinya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran mengubah situasi politik yang sebelumnya mengarah pada pembahasan proses pemberhentian melalui mekanisme DPR.