Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi

SuaraKalbar.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi 1998. Untuk pertama kalinya dalam periode demokrasi pasca-Reformasi, seorang wakil presiden mengajukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses. Dalam dokumen yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Bukan hanya karena jabatan wakil presiden mengalami pengajuan pengunduran diri di tengah masa pemerintahan, melainkan juga karena muncul sejumlah konsekuensi politik, konstitusional, dan kelembagaan.

Lantas, apa saja dampak penting dari keputusan Gibran tersebut?

1. Menciptakan preseden baru dalam sejarah politik era Reformasi
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa bersejarah karena belum ada wakil presiden Indonesia pada era Reformasi yang mengajukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Dalam sejarah Indonesia, Mohammad Hatta pernah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Namun, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Reformasi dan dalam konteks sistem politik yang berbeda.

Sementara itu, pada era Reformasi, perubahan kepemimpinan nasional lebih banyak terjadi melalui pergantian presiden, pemakzulan, maupun berakhirnya masa jabatan.

Pengunduran diri Gibran menghadirkan situasi berbeda. Jabatan wakil presiden yang diperoleh melalui pemilihan umum harus diproses untuk ditinggalkan sebelum periode pemerintahan 2024-2029 berakhir.

Baca Juga: Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?

Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi mekanisme konstitusi Indonesia dalam menangani pengunduran diri pejabat yang menduduki jabatan hasil pemilihan langsung.

Ke depan, pengalaman tersebut berpotensi menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai tata kelola kekuasaan dan mekanisme pergantian wakil presiden.

2. Prabowo harus menyiapkan dua nama calon pengganti
Konsekuensi berikutnya berada pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, pengisian kursi RI-2 tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang oleh masyarakat.

Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut melalui mekanisme yang berlaku.