"Benar. Besok Tim RSUD Agooesdjam akan audiensi ke DPRD, membahas hal ini,” katanya, Senin (23/8/2021).
Ia mengatakan, 27 dokter spesialis ini mogok kerja per hari ini. Aksi ini sebagai buntut kekesalan mereka karena tukin selama 6 bulan pada 2021 tidak terbayarkan.
“Anggaran yang diperlukan untuk tukin kurang lebih 12 miliar rupiah per tahun. RSUD tidak dapat menganggarkan tukin menggunakan dana BLUD karena anggaran terbatas,” kata Rustami.
Menurut dia, meski ada dokter yang mogok kerja, namun masih ada pelayanan yang tetap buka. Seperti sejumlah poli dan rawat inap dengan memfungsikan dokter umum.
Baca Juga:Suster, Bolehkah Aku Bunuh Diri? Pandemi Ancam Kesehatan Jiwa Warga
"Pelayanan di ruang rawat inap tidak mogok, berjalan seperti biasa," ujarnya.
Permasalahan ini sudah sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Maka, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr Harisson meminta Pemeritah Daerah Katapang untuk fokus pada upaya pelayanan kepada masyarakat.
"Harusnya setiap permasalahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat segera ditangani. Segera diselesaikan jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi hal ini berhubungan dengan orang sakit yang butuh pertolongan," kata Harisson.
Ia meminta kepada Pemkab Ketapang untuk segera memenuhi hak-hak dokter atau tenaga kesehatan.
"Apapun alasannya dokter tidak boleh mogok kerja. Dokter atau nakes tidak boleh memalingkan perhatiannya sedikitpun dari pasien yang sedang membutuhkan pertolongannya," tegas Harisson.
Baca Juga:Viral! Uang Dinas Perjalanan Belum Cair, Anggota DPRD Jambi Mogok Kerja
Kontributor : Ocsya Ade CP
