SuaraKalbar.id - Pemerintah China mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Hal ini didasari pada jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain.
Dalam buku putih Demokrasi China, sebanyak 900 juta lebih warga berpartisipasi memilih wakil untuk anggota kongres rakyat di tingkat kabupaten dan kota pada 2016 dan 2017.
Hampir 2,48 juta orang dipilih secara langsung untuk mewakili kabupaten dan kota di kongres rakyat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah mencapai 90 persen.
Buku putih berjudul "Keberhasilan Demokrasi" tersebut diterbitkan dan diluncurkan oleh Kantor Informasi Dewan Pemerintahan China (SCIO) sejak Sabtu (4/12).
Baca Juga:Terlalu Semangat Karaoke di Pesta Ulang Tahun, Pria China Ini Alami Kolaps Paru-paru
Peluncurkan buku putih tersebut sengaja untuk mendahului pelaksanaan KTT Demokrasi yang digelar oleh Amerika Serikat pada Kamis (9/12) hingga Jumat (10/12).
Buku putih itu lebih menonjolkan kepemimpinan Partai Komunis China (CPC) dalam proses demokrasi di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu.
Demokrasi China lebih luas, lebih tulen, dan lebih efektif daripada demokrasi AS. Politikus AS mewakili kelompok kepentingan, tetapi di China seluruh proses demokrasi menjamin perubahan kehidupan masyarakat, demikian Deputi Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Guo Zhenhua.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian menambahkan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.
"Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur," ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (6/12).
Baca Juga:Nasib Buaya Terlalu Pemalu, Tak Berani Muncul dan Berakhir Mati Tenggelam
Penerbitan buku putih tersebut lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan AS terhadap China sehingga di dalamnya lebih banyak berisi tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. (Antara)
