SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji minta setiap Sekretaris daerah yang ada di Kalbar untuk bersikap netral dan tetap bekerja secara profesional.
Hal itu disampaikannya, saat membuka secara resmi Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Rakomwil Forsesdasi) Provinsi Kalbar Tahun 2022 di Aula Dayang Resort, Kota Singkawang.
"Sekda jangan sampai terlibat jika terjadi ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetaplah bekerja secara profesional," kata Sutarmidji, seperti dilansir Antara, Kamis (20/1/2022).
Selain itu, dirinya menegaskan kepada para sekda untuk tidak berpikir secara politis atau terlibat praktik politik.
Baca Juga:Viral Malam Jumat, Video Seperti Bola Api Terbang di Atas Area Pemukiman Warga, Netizen : Banaspati
"Bersimpati boleh saja, tapi artinya cukup saat menggunakan hak politik. Jika di luar itu, jangan, karena Sekda merupakan kepala staf dari birokrat," tuturnya.
Sutarmidji juga mengingatkan sekda agar bisa mencegah pelanggaran di bidang keuangan dan dapat menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saya ingatkan kepada sekda agar tidak main-main dengan anggaran. Ini warning, karena untuk penggunaan anggaran sudah ada aturannya," kata dia.
Menurutnya, sekda juga harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan pembinaan kepada semua SKPD dan ASN di wilayahnya.
"Peringatan ini juga saya tujukan untuk seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Pemprov Kalbar agar tak bermain-main dengan anggaran. Makanya sekda harus bisa bekerja profesional dan sesuai aturan," katanya.
Baca Juga:Sebelum Tausiyah, Ustad Abdul Somad Bertandang ke Kediaman Bupati Mempawah
Dirinya juga mengimbau, agar Sekda bekerja sesuai dengan aturan serta melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran karena sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Saya minta sekda untuk bekerja sesuai aturan dan jangan melanggar aturan. Karena seorang Sekretaris Daerah merupakan kepala staf yang harus mampu mewarnai keberhasilan tata kelola pemerintahan di daerah," kata Sutarmidji.
