SuaraKalbar.id - Bupati Kabupaten Kayong Utara (KKU), Citra Duani kesal lantaran sudah lima tahun daerahnya tak pernah dapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Dari kurun waktu itu, KKU selalu dapat nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Administrasi yang harus dibenahi. Kendala kita sebenarnya tidak banyak lagi, masalah aset. Pelaksanaan ada, tapi kalau tidak ada bukti bukti, no report no activity,” katanya melansir dari insidepontianak.com--Jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Menurutnya, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan. Namun, minim data administrasi sehingga tidak terlaporkan dengan baik.
Hal tersebut salah satu penghambat tercapainya WDP dari BPK-RI. Bahkan celakanya lagi, dapat membuka ruang bagi APH untuk melakukan klarifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu.
Baca Juga:Kondisi Wabup Kayong Utara Effendi Ahmad Membaik, Usai Dirawat di RSUD Agoes Djam Ketapang
“Sudah kita laksanakan tapi tidak kita pertanggungjawabkan. Saya sudah tegaskan hati – hati dengan pengelolaan keuangan dan kewenangan,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh OPD serius dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan juga pelaporan aset.
