SuaraKalbar.id - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengungkapkan perlu melibatkan semua pihak dalam penanganan kasus gagal tumbuh pada anak (stunting) di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan secara masif agar bahu-membahu melakukan pencegahan dan mempercepat penurunan angka stunting,” kata Alifudin saat sosialisasi tentang stunting di Kabupaten Sanggau, Senin.
Dirinya menjelaskan, BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan kasus gagal tumbuh itu memiliki dana miliaran rupiah, namun dana itu tidak hanya ada di BKKBN saja, namun tersebar di semua lembaga terkait program penurunan stunting.
“Sumber dana penanganan stunting ini tidak hanya dari APBN, juga melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi IX DPR RI bersama Perwakilan BKKBN Kalbar telah melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting di wilayah itu, termasuk di Kabupaten Sanggau, dengan harapan kasus stunting dapat segera teratasi,” ujarnya.
Baca Juga:Warga Gotong Royong Bangun Ruang Belajar MIS Al Wardah Balai Karangan
Dalam penanganan stunting ini, kata Alifudin menambahkan, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator oleh Presiden, sementara Komisi IX DPR RI merupakan mitra kerja BKKBN dalam penanganan stunting.
Dirinya juga meminta partisipasi dari pihak perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah kerjanya dengan cara memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya mengalami stunting.
Alifudin mengatakan pemerintah melalui BKKBN dan Komisi IX DPR RI bekerja keras dalam mengatasi stunting, karena hal itu menyangkut kelangsungan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.
“Banyaknya kasus stunting akan mengganggu kualitas SDM, jika tanpa kasus stunting, Indonesia akan memetik bonus demografi SDM yang dapat diandalkan memajukan bangsa dan negara ini," ujarnya.
Dia menyakini apabila dilakukan secara masif bersama-sama, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen secara secara nasional pada 2024 dapat dicapai. (Antara)
