SuaraKalbar.id - Konflik lahan di Indonesia masih sering terjadi, terutama antar warga dengan pihak perusahaan akibat tidak adanya bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat yang bersangkutan.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk bertindak tegas dan keras terhadap mafia tanah yang menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
"Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga, gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" kata Jokowi.
Hal itu disampaikan beliau, dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/8 /2022).
Baca Juga:Dapat Bansos dari Jokowi, Buruh Cuci Setrika di Sidoarjo: Merinding Awakku
Ia pun memerintahkan, kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberantas mafia tanah.
"Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) agar ini terus dipercepat, supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," tegasnya.
Presiden juga mengingatkan, agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan atas bidang tanah.
Menurut beliau, konflik maupun sengketa tanah di daerah, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
"Ini penting, (sertifikat) ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada'; (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," kata Presiden.
Baca Juga:Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah di Jawa Timur
Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2016, ia mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima juta sertifikat dalam setahun.
"Saat itu, 2016, saya minta buat lima juta setahun. Saya tunggu, coba bisa enggak lima juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi tujuh juta, ternyata juga selesai. (Saya) naikkan lagi sembilan juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa," ujar Jokowi. Antara
