Upaya intervensi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal untuk mendukung UMKM yaitu terkait dengan pajak penghasilan, subsidi bunga bantuan langsung tunai, realokasi PPN dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan Ultra mikro itu menjadi salah satu alat intervensi kebijakan fiskal di dalam mendukung UMKM. Jadi di sini memang pembiayaan Ultra mikro itu yang sudah kita kenalkan tahun 2017 itu menjadi salah satu katalis untuk pembiayaan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu,terkait dengan UMKM itu juga diiringi dengan perkuatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Jadi dalam hal ini, program-program masyarakat miskin dan rentan itu akan diarahkan untuk menuju masyarakat kelas menengah. Dan beberapa pantuan sosial yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya adalah tidak hanya bantuan sosial, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat tersebut.
“Dengan demikian diharapkan akan menumbuhkan kelas menengah di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi di dalam hal ini strategi utamanya adalah perluasan akses, kemudian terkait dengan peningkatan iklim investasi dan berikutnya adalah bagaimana kita juga peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan sistem logistik dan konektivitas. Ini menjadi penting di dalam penguatan peningkatan kelas menengah,” ungkap Eka.
Pengembangan ekonomi inklusif yang mencakup berbagai aktor pembangunan membutuhkan kolaborasi dan penguatan sinergi berbagai pihak.
Baca Juga:Menteri UMKM Maman Abdurahman Ajak Siswa SMA Negeri 3 Pontianak Berwirausaha Sejak Dini
“Jadi pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan sasaran kebijakan pertumbuhan inklusif. Tadi di awal, Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa banyak program-program yang scattere di dalam kementerian-kementerian lembaga. Dan mungkin itulah yang harus kita coba untuk kita apa konsolidasikan. Sehingga targetnya jelas tidak satu ini punya program sendiri dan lain-lain,” imbuh Eka.
Menurutnya dengan kolaborasi teknologi data menjadi penting karena salah satu informasi data itu menjadi bahan untuk bisa mengevaluasi dan kita bisa merupan kebijakan secara tepat dan benar.
Kemudian formalisasi usaha termasuk memperkuat akses formal terhadap UMKM ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan usaha .
“Bank BRI ini adalah contoh yang baik karena bank BRI ini adalah bank yang relatif cukup besar dan penyaluran kreditnya terhadap UMKM sudah cukup banyak. Kalau tadi saya lihat itu mencapai sekitar Rp1000 triliun. Ini adalah salah satu upaya yang nyata pengembangan UMKM,” ungkap Eka.
Baca Juga:BRI Fellowship Journalism 2025 Diapresiasi Dewan Pers
