SuaraKalbar.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar kegiatan dan rapat di hotel maupun restoran.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6).
Tito menilai sektor hotel dan restoran bergantung pada kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
Ia mengingatkan, banyak tenaga kerja menggantungkan hidup di sektor ini, termasuk pelaku usaha kecil yang memasok bahan makanan dan minuman.
Baca Juga:Realisasi Tata Niaga Kratom Sudah di Depan Mata, Mendag: Saya dari Awal Mendukung
"Kurangi boleh, tapi jangan sampai tidak ada sama sekali. Laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, khususnya yang sedang kesulitan, agar mereka tetap hidup," tegasnya.
Menurut Tito, kesempatan terbesar untuk menyelenggarakan kegiatan MICE ada di daerah.
Pemerintah pusat hanya memangkas anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah, yang dinilainya tidak terlalu membebani alokasi lain.
"Daerah silakan rapat di hotel dan restoran, tidak masalah. Perjalanan dinas juga boleh. Tapi tetap rasional. Kalau cukup tiga atau empat kali rapat, jangan dibuat sepuluh kali," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran tentang efisiensi anggaran. Namun, Tito menekankan bahwa efisiensi tidak berarti pelarangan total.
Baca Juga:Berkaca dari Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh, Jokowi Serius Tangani Masalah Perbatasan Kalbar
Ia mendorong agar kegiatan tetap berjalan, asal dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri perhotelan dan restoran yang sempat terdampak pembatasan aktivitas.
Diharapkan, pembukaan kembali ruang kegiatan oleh pemerintah daerah dapat membantu pemulihan ekonomi lokal.
Sementara itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru mengenai penghapusan uang saku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) untuk kegiatan rapat sehari penuh (full day meeting) di luar kantor.
Kebijakan ini berlaku mulai tahun anggaran 2026 dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari langkah efisiensi anggaran yang telah dimulai sebelumnya, khususnya pada belanja barang yang mencakup kegiatan rapat dan perjalanan dinas.
Jika pada tahun anggaran 2025 uang saku untuk rapat setengah hari (half day meeting) telah dihapus, maka pada tahun 2026 uang saku untuk rapat sehari penuh juga resmi ditiadakan.
“Pada tahun 2025 biaya rapat khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang half day, untuk setengah hari. Dan di tahun 2026 yang full day pun kita sudah hapus uang sakunya. Jadi yang ada uang saku sebesar Rp130.000 per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang fullboard,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/6).
Lisbon menjelaskan bahwa uang harian atau uang saku kini hanya berlaku untuk kegiatan rapat yang berlangsung lebih dari satu hari dan disertai dengan akomodasi.
Rapat yang digelar dalam satu hari, baik setengah maupun penuh, tidak lagi mendapatkan uang saku.
Pemerintah hanya akan memberikan uang saku untuk kegiatan rapat yang menginap atau masuk dalam kategori fullboard, dengan nilai Rp130.000 per orang per hari.
“Jadi dengan demikian pemberian uang saku atau uang harian itu hanya untuk kegiatan yang fullboard, yang menginap. Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap belanja barang. Kalau rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang,” jelasnya.
Selain penghapusan uang saku untuk rapat non-menginap, PMK 32/2025 juga mengatur penyesuaian tarif hotel bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri.
Penyesuaian tarif ini dilakukan berdasarkan hasil survei harga layanan hotel yang dikerjakan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan perguruan tinggi, agar mencerminkan harga riil di masing-masing daerah.
“Dengan demikian harga itu sudah lebih mencerminkan harga yang realistis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” terang Lisbon.
Dalam ketentuan terbaru tersebut, biaya penginapan per malam per orang ditetapkan mulai dari Rp2,14 juta hingga Rp9,33 juta, tergantung pada jenjang jabatan dan lokasi kegiatan.
Misalnya, batas maksimal tarif hotel untuk pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I di Provinsi Aceh adalah Rp5,11 juta, sedangkan di DKI Jakarta mencapai Rp9,33 juta per malam. Ketentuan tarif hotel ini bersifat batas atas yang tidak boleh dilampaui.
PMK 32 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga wajib mengikuti batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1: “Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
Pemerintah berharap melalui kebijakan ini, penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, tanpa mengganggu kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan publik.
