SuaraKalbar.id - Belajar dari kasus para pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku serius dalam memberikan perhatiannya terhadap masalah perbatasan di Tanah Air. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Joko Wiodo (Jokowi).
“Misal, laut di sebelah timur Sumatera, banyak pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Kemudian juga perbatasan laut di Sulawesi, sebelahnya dengan Filipina Selatan. Kemudian juga di perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini jalur lautnya rentan,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu.
“Pak Presiden ini sangat perhatian kepada masalah perbatasan dan itu bukan hanya klise omong-omong saja, betul-betul riil dilaksanakan,” kata Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu.
Untuk jalur darat, dirinya menyoroti Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Papua yang berbatasan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan Timor Leste.
Baca Juga:Akan Dibuka Jokowi, Massa Kongres HMI di Pontianak Malah Rusuh: Maka Jangan Salahkan Kami ....
Menurut Tito, lalu lintas di daerah-daerah itu harus diawasi karena berpengaruh besar untuk kedaulatan negara.
Jika tidak bisa diawasi, kata dia, maka kemungkinan hal buruk masuk ke dalam negara.
"Ya kalau semuanya baik-baik, kalau seandainya tidak baik, terjadi lalu lintas orang yang ilegal, human trafficking (perdagangan orang), barang berbahaya narkoba, senpi (senjata api), bahan peledak dan penyelundupan yang berakibat ekonomi,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan soal masalah pemerataan pembangunan daerah perbatasan.
Menurut Tito, ketidakadilan pembangunan bisa mengikis nasionalisme sehingga negara melalui BNPP gencar memperhatikan hal itu.
“Nasionalisme berkurang akan rawan, spesifik negara kita membentuk badan yang menangani masalah perbatasan yang kompleks. Bandingkan dengan Singapura, mengurusi perbatasan mudah sekali satu pulau. Maka, (Indonesia) perlu dibentuk badan sendiri dan badan ini bersifat koordinatif,” kata dia.
