Mendagri Tito Ajak Warga Siskamling, Publik: yang Maling Uang Rakyat kan Pejabat Negara

Baca 10 detik

Mendagri Tito Karnavian mengajak warga menghidupkan kembali siskamling.
Ajakan tersebut menuai sindiran pedas dari aktivis dan warganet.
Publik menilai keamanan adalah tanggung jawab utama dari pemerintah.

SuaraKalbar.id - Seruan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan alias siskamling di seluruh Indonesia, memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Di satu sisi, ajakan ini dibingkai sebagai upaya gotong royong menjaga stabilitas, terutama setelah kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Namun di sisi lain, langkah ini menuai sindiran pedas dari publik.

Warganet menyoroti bagaimana siskamling bisa menangkap maling uang rakyat alias koruptor yang notabene adalah pejabat negara?

"Yang buat masalah, pejabat negara atas ketidaktertiban negeri ini, yang maling mereka, yang buat sengsara rakyat mereka, terus rakyat disuruh siskamling, udah capek, jenuh, muak, rayat yang selalu jadi sasaran," kritik pengguna X, Senin (15/9/2025).

Lalu ada pula yang menyindir rakyat disuruh siskamling setelah lelah bekerja, tapi para pegawai negeri bisa enak-enakan.

"Sudah capek kerja, ngantuk, kok jaga. Siskamling di kantor-kantor saja. Pegawai pemerintah yang suka ngopi-ngopi disuruh kerja," kata pengguna X lainnya.

Ada pula yang menyoroti anjuran Tito itu dengan menyorot kenaikan dana anggaran untuk Polri.

"Warga yang diminta siskamling, Polri yang naik anggarannya."

Salah satu hasil bidik layar publik yang mengkritik anjuran Mendagri Tito Karnavian agar masyarakat kembali menghidupkan siskamling. [X]

Jurnalis sekaligus aktivis lingkungan, Dandhy Laksono, menganggap ide Tito sebagai cara pemerintah untuk lepas tangan dari tanggung jawab.

Melalui akun media sosial X (dulu Twitter) pribadinya, Dandhy Laksono melontarkan kritik singkat namun tajam yang langsung viral.

Menanggapi berita tentang ajakan Mendagri tersebut, ia menulis sebuah kalimat satir yang menyentil.

“Biar pejabat bisa tidur nyenyak,” tulis Dhandy pada Jumat (12/9/2025).

Cuitan ini, meskipun pendek, menyiratkan sebuah pandangan kritis yang lebih dalam: bahwa beban untuk menjaga keamanan kini seolah dilimpahkan kepada warga, sementara para pejabat sebagai penyelenggara negara bisa beristirahat dengan tenang.

Sindiran ini dengan cepat menjadi representasi suara skeptis dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan esensi dari kebijakan tersebut.