- Pemerintah menyalurkan BSU 2026 sebesar Rp900 ribu untuk menjaga daya beli pekerja melalui verifikasi ketat.
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi syarat kepesertaan aktif, batas upah, dan bukan penerima bantuan sosial lain.
- Pekerja dapat memantau status pencairan dana bantuan tersebut melalui portal resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang tersedia.
SuaraKalbar.id - Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak otomatis membuat seorang pekerja mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk status kepesertaan, besaran upah yang dilaporkan perusahaan, hingga kategori bantuan sosial yang diterima pekerja.
Kondisi ini penting diketahui karena pemerintah kembali menyalurkan BSU untuk membantu menjaga daya beli pekerja. Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga penerima yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh total Rp900 ribu sekaligus.
Namun, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis masuk dalam daftar calon penerima. Pemerintah menggunakan data kepesertaan dan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Lantas, mengapa pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan bisa tidak masuk sebagai calon penerima BSU?
Baca Juga:NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?
1. Status kepesertaan tidak aktif hingga Agustus 2026
Salah satu syarat utama penerima BSU 2026 adalah pekerja berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Artinya, memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan saja belum cukup. Status kepesertaan pada periode yang menjadi acuan pemerintah juga harus memenuhi ketentuan.
Pekerja yang baru terdaftar setelah periode tersebut perlu memahami bahwa kepesertaan baru tidak otomatis membuat mereka masuk dalam kelompok calon penerima BSU 2026.
Begitu pula pekerja yang status kepesertaannya tidak aktif pada periode yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan mereka tidak memenuhi salah satu kriteria penerima.
2. Data gaji yang dilaporkan perusahaan melebihi batas
Persoalan berikutnya berkaitan dengan besaran upah. BSU 2026 diberikan kepada pekerja dengan gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Baca Juga:Gempa Bumi Flores, BRI Prioritaskan Keselamatan Nasabah dan Pekerja: BRI Peduli Salurkan Bantuan
Hal yang sering tidak disadari adalah pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.
Komponen upah yang diperhitungkan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, pekerja yang merasa gajinya masih memenuhi batas penerima perlu memastikan kesesuaian data yang dilaporkan perusahaan.
Jika data upah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan kondisi sebenarnya, pekerja perlu mengonfirmasi kepada bagian personalia atau HRD perusahaan.
Ada ketentuan khusus bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta. Batas upah penerima disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
3. Termasuk kelompok ASN, TNI, atau Polri
Persyaratan BSU juga mengecualikan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki riwayat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, status pekerjaan tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan penerima.
Program BSU 2026 memang ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dalam regulasi, bukan seluruh masyarakat yang memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Sedang menerima Program Keluarga Harapan
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah status penerimaan bantuan sosial.
Dalam ketentuan BSU 2026, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
FAQ resmi BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pekerja yang sudah menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Karena itu, pekerja perlu memperhatikan status bantuan sosial dalam keluarganya. Ketentuan ini tidak boleh diabaikan hanya karena pekerja sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
5. Rekening bank tidak aktif atau tidak sesuai
Persoalan rekening juga dapat memengaruhi kelancaran penyaluran bantuan.
Berdasarkan informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, calon penerima harus memiliki rekening aktif pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, atau mengikuti mekanisme penyaluran melalui Pos Indonesia.
Pekerja perlu memastikan nama pemilik rekening sesuai dengan identitas dan nomor rekening yang dimasukkan benar.
Jika terdapat ketidaksesuaian data rekening, proses penyaluran dapat mengalami kendala. Karena itu, pemeriksaan informasi perbankan menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan.
6. Data pekerja yang dilaporkan perusahaan tidak akurat
Selain persyaratan pribadi, ketepatan data dari pemberi kerja juga berpengaruh terhadap proses penetapan calon penerima BSU.
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan perusahaan agar menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi ketentuan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pentingnya ketepatan data dalam proses tersebut.
"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," kata Indah dalam keterangan resmi Kemnaker, Kamis (5/11/2026).
Artinya, pekerja tidak cukup hanya memeriksa apakah dirinya memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Informasi mengenai status kepesertaan, upah, dan identitas yang dilaporkan perusahaan juga perlu diperhatikan.
Bagaimana cara memastikan nama masuk calon penerima BSU?
Pekerja dapat memantau informasi resmi melalui laman Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id/.
Portal tersebut menyediakan informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pengecekan BSU 2026. Namun, Kemnaker menyatakan mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi. Karena itu, pekerja perlu memantau pembaruan melalui laman tersebut.
Sementara itu, untuk memastikan kelengkapan data kepesertaan, pekerja dapat mengakses portal BPJS Ketenagakerjaan melalui https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sesuai layanan yang tersedia.
Jika terdapat data upah atau status kepesertaan yang tidak sesuai, pekerja dapat mengonfirmasikannya kepada HRD atau pemberi kerja.
Perlu dipahami, pengkinian data bukan berarti seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU. Penentuan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan validasi pemerintah.
BSU Rp900 ribu tidak perlu didaftarkan secara mandiri
Kemnaker menegaskan pekerja tidak perlu mendaftarkan diri secara mandiri untuk memperoleh BSU. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan diproses sesuai persyaratan yang berlaku.
Karena itu, pekerja perlu berhati-hati terhadap pesan berantai atau tautan yang mengatasnamakan program BSU dan meminta pembayaran biaya administrasi.
Jangan memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Informasi mengenai program dan penyaluran bantuan sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.
Dengan memahami persyaratan tersebut, pekerja dapat mengetahui bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanyalah salah satu bagian dari kriteria penerima. Kesesuaian data upah, status pekerjaan, periode kepesertaan, serta ketentuan bantuan sosial turut menentukan proses penetapan penerima BSU 2026.
