- Ketua Umum Projo dan Menteri Sekretaris Negara membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur pada November 2026.
- Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait persyaratan Gibran yang dijadwalkan masuk rapat paripurna pada 12 November 2026.
- Survei SMRC Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gibran sebesar 8,4 persen sebelum polemik pengunduran diri dan usulan pemakzulan mencuat.
Dalam ketentuan Pasal 40 UU tersebut, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum keputusan MPR mengenai usul pemberhentian diambil, sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul pemberhentian tidak dilanjutkan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri dapat memiliki konsekuensi terhadap proses pemakzulan yang sudah sampai pada tahapan tertentu. Namun, penerapannya terhadap perkembangan politik Gibran perlu melihat posisi dan tahapan resmi yang telah ditempuh lembaga negara.
Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis menghapus seluruh proses politik yang sedang berjalan atau bahwa usulan HMP pasti berlanjut sampai pemakzulan.
Di tengah polemik jabatan tersebut, nama Gibran sebelumnya juga tercatat dalam sejumlah simulasi survei calon presiden 2029.
Baca Juga:Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mengapa Kini Bicara Dokumen SD hingga Ijazah S1?
Perkembangan pengunduran diri maupun usulan pemakzulan berpotensi menjadi bagian penting dalam perjalanan politik Gibran. Namun, keduanya tidak secara otomatis menentukan posisi elektabilitasnya pada Pilpres 2029.
Elektabilitas merupakan ukuran dukungan responden dalam simulasi pemilihan pada periode survei tertentu. Angka tersebut dapat berubah seiring perkembangan politik, penilaian publik, dinamika partai, serta munculnya kandidat lain.
Di sisi lain, status jabatan dan proses pemberhentian merupakan persoalan konstitusional yang memiliki mekanisme tersendiri. Keduanya tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan hasil survei.
Untuk saat ini, terdapat dua perkembangan yang perlu dicermati yakni tindak lanjut resmi atas kabar pengunduran diri Gibran dan tahapan usulan HMP di DPR.
Apakah pengunduran diri akan berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden atau proses politik di DPR tetap berlanjut? Jawabannya bergantung pada perkembangan resmi di lembaga negara dan pemenuhan ketentuan konstitusi.
Baca Juga:Josepha Alexandra, Siswi Viral yang Protes Juri LCC Kalbar Kini Ditawari Beasiswa ke Tiongkok
Sementara itu, dampaknya terhadap elektabilitas Gibran menuju 2029 masih memerlukan data survei terbaru. Hasil survei Oktober hanya dapat menggambarkan posisi sebelum polemik November berkembang, bukan menjadi gambaran dukungan publik setelahnya.
