SuaraKalbar.id - Beredar kabar soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Cina saat demo besar penolakan UU Cipta Kerja sejak pekan kemarin. Kabar itu beredar simpang siur di media sosial.
Beberapa waktu lalu beredar sebuah tangkapan foto dan informasi yang menyebutkan bahwa Luhut kabur ke China.
Informasi tersebut viral menyebar di media sosial. Informasi itu awalnya diunggah oleh pemilik akun Twitter pada Kamis, 8 Oktober 2020, tepat saat terjadi aksi unjuk rasa yang menolak RUU Cipta Kerja (omnibus law) di sejumlah daerah.
Dalam tulisan viral itu juga diminta massa untuk memblokade semua pintu bandara hingga pelabuhan.
Begini bunyi unggahan soal Luhut melarikan diri ke Cina saat demo Omnibus Law.
“Breaking News. Info valid dari org dlm Istana : LBP siap2 utk melarikan diri ke luar negeri,kemungkinan ke Cina # diminta blokade semua pintu bandara n pelabuhan. Info GWA”
Dilansir laman ANTARA di kanal Anti Hoax, ternyata informasi itu tidak benar.
Dari penelusuran aktivitasnya, Menkomarves Luhut sempat menjadi narasumber secara virtual dalam program Kompas TV, yaitu Satu Meja The Forum, pada 7 Oktober 2020 lalu.
Sebelumnya memang Menkomarves Luhut dan beberapa pejabat kementerian memang direncanakan bakal bertandang ke China.
Baca Juga: Nasib Aktivis KAMI, Jimly: Ditahan Saja Tak Pantas Apalagi Diborgol
Hal itu ditulis di salah satu artikel berjudul “Luhut, Terawan, dan Dirut Bio Farma Bakal Cek Vaksin ke China”, di laman Suara.com pada 2 Oktober 2020 lalu.
Artikel itu menyebutkan bahwa Menkomarves Luhut Binsar akan bertandang ke China bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir akan ke China pada November 2020 mendatang.
Kunjungan itu untuk mengaudit proses pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 sebelum didistribusikan di Indonesia. Ada tiga perusahaan biofarmasi China yang akan mengirimkan vaksin, yaitu Sionovac, Sinopharm, dan CanSino.
Menurut pemberitaan Antaranews, keberangkatan tersebut juga akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Kehadiran MUI itu dimaksudkan untuk memverifikasi vaksin apakah halal atau tidak.
Berita Terkait
-
Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu
-
Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki
-
Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?
-
UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis
-
DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?
-
Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Nama Pekerja Bisa Tidak Masuk Penerima BSU?
-
NIK Belum Terdaftar BSU 2026, Apakah Otomatis Gagal Dapat Rp900 Ribu?
-
Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mengapa Kini Bicara Dokumen SD hingga Ijazah S1?