SuaraKalbar.id - Beredar kabar soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Cina saat demo besar penolakan UU Cipta Kerja sejak pekan kemarin. Kabar itu beredar simpang siur di media sosial.
Beberapa waktu lalu beredar sebuah tangkapan foto dan informasi yang menyebutkan bahwa Luhut kabur ke China.
Informasi tersebut viral menyebar di media sosial. Informasi itu awalnya diunggah oleh pemilik akun Twitter pada Kamis, 8 Oktober 2020, tepat saat terjadi aksi unjuk rasa yang menolak RUU Cipta Kerja (omnibus law) di sejumlah daerah.
Dalam tulisan viral itu juga diminta massa untuk memblokade semua pintu bandara hingga pelabuhan.
Begini bunyi unggahan soal Luhut melarikan diri ke Cina saat demo Omnibus Law.
“Breaking News. Info valid dari org dlm Istana : LBP siap2 utk melarikan diri ke luar negeri,kemungkinan ke Cina # diminta blokade semua pintu bandara n pelabuhan. Info GWA”
Dilansir laman ANTARA di kanal Anti Hoax, ternyata informasi itu tidak benar.
Dari penelusuran aktivitasnya, Menkomarves Luhut sempat menjadi narasumber secara virtual dalam program Kompas TV, yaitu Satu Meja The Forum, pada 7 Oktober 2020 lalu.
Sebelumnya memang Menkomarves Luhut dan beberapa pejabat kementerian memang direncanakan bakal bertandang ke China.
Baca Juga: Nasib Aktivis KAMI, Jimly: Ditahan Saja Tak Pantas Apalagi Diborgol
Hal itu ditulis di salah satu artikel berjudul “Luhut, Terawan, dan Dirut Bio Farma Bakal Cek Vaksin ke China”, di laman Suara.com pada 2 Oktober 2020 lalu.
Artikel itu menyebutkan bahwa Menkomarves Luhut Binsar akan bertandang ke China bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir akan ke China pada November 2020 mendatang.
Kunjungan itu untuk mengaudit proses pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 sebelum didistribusikan di Indonesia. Ada tiga perusahaan biofarmasi China yang akan mengirimkan vaksin, yaitu Sionovac, Sinopharm, dan CanSino.
Menurut pemberitaan Antaranews, keberangkatan tersebut juga akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Kehadiran MUI itu dimaksudkan untuk memverifikasi vaksin apakah halal atau tidak.
Berita Terkait
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
Siapa Ojol dan Pedagang Online yang Gugat Praktik Kuota Internet Hangus ke MK?
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Antrean BBM Panjang di Pontianak, Warga Sudah Resah: Benarkah Tidak Langka?
-
BRI Peduli Nyepi 2026: 2 Desa di Bali Terima 2.000 Paket Sembako
-
Pedagang Pakaian di Simeulue Sepi Pembeli Jelang Lebaran 2026, Daya Beli Masyarakat Menurun
-
Lonjakan Perdagangan Ternak di Pasar Hewan Aceh Besar Jelang Tradisi Meugang Lebaran 2026
-
6 Sopir Travel Terindikasi Positif Narkoba