Pemaki Dirinya Minta Maaf, Sutarmidji Tegaskan Proses Hukum Tetap Jalan

SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji resmi melaporkan mahasiswi yang memakinya ke Polresta Pontianak, Kamis (12/11/2020).

Bersamaan dngan itu muncul permintaan maaf dari mahasiswi yang melontarkan cacian kepada Sutarmidji saat demo tolak UU Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/11) lalu.

Sutarmidji menegaskan meski mahasiswi tersebut telah menyampaikan permohonan maaf, namun proses hukum tetap berjalan.

"Permintaan maaf itu urusan lain. Silakan mau minta maaf 1000 kali pun nggak papa. Masalah hukum yang masalah hukum, hadapi. Kita generasi yang intelek ya hadapi," ujarnya seperti dikutip dari Suarakalbar.co.id (jaringan Suara.com).

Baca Juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Mengaku Dua Kali Positif Virus Corona

Pria yang karib disapa Bang Midji itu menyayangkan ada aksi peserta demo yang menyampaikan aspirasi dengan nada kasar. Apalagi pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja.

“Tidak sepantasnya seorang mahasiswa menyampaikan aspirasinya model seperti itu. Kalau dia maki-maki kaitannya dengan mungkin urusan itu urusan saya misalnya masalah. Perda okelah, tapi inikan masalah Omnibus Law, inikan urusan DPR RI dengan Presiden nah kenapa yang dimaki kita?,” kata Sutarmidji.

Kekesalannya tidak dapat terbendung dikarenakan dicaci maki dengan bahasa yang tak pantas diucapkan kepada Kepala Daerah. Ini juga dinilainya telah menghina sang ibu yang telah melahirkannya di dunia sebagai manusia.

“Saya kan sudah sampaikan aspirasi mereka, memang saya tidak aspiratif? Tapi cara dia memaki-maki dengan bilang anj*** saya tidak bisa terima. Karena saya anggap ini menghina ibu saya, ibu saya kan melahirkan saya sebagai manusia," ujarnya.

Ia menjelaskan semestinya tuntutan disampaikan dengan benar. Bukannya malah melontarkan cacian.

Baca Juga: Corona Melonjak, Gubernur Kalbar: Gejala Sekecil Apapun Langsung ke Dokter

“Kenapa Korlap membiarkan orang seperti ini jadi orator. Kalau cuma maki-maki orang anak kecil pun bisa. Tapi
harusnya sampaikan secara apa yang dituntut, oh Omnibus Law ini pasal-pasalnya ini nda benar kan harus gitu. Ini cuma maki kepala daerah seenak aja kayak maki kita dijalanan memangnya dias siapa.,” ungkapnya kesal.