SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap pemekaran Kapuas Raya menjadi provinsi dapat segera terealisasi.
Sebab menurutnya, pemekaran ini penting untuk dilakukan demi kesejahteraan warga Kalbar.
Sutarmidji mengklaim, semua sarana untuk rencana pemekaran Kapuas Raya sudah siap, tinggal menunggu respons dari pemerintah pusat agar membuka keran pemekaran.
"Kami telah menyiapkan mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk. Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," ujarnya saat FGD tema 'Nasib Pemekaran Kapuas Raya', Senin (1/3/2021).
Klaim Sutarmidji didukung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lasarus yang juga mengatakan segala aspek sudah memenuhi syarat.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini secara teknis sudah memenuhi syarat, dan hal tersebut diakui baik dari enkopolhukam maupun Mendagri. Dalam data yang dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah juga Kapuas Raya menempati urutan pertama dalam prioritas pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat," jelas Lasarus.
Lasarus mengatakan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah kebutuhan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, segala aspek yang sudah memenuhi syarat juga menjadi penguat bahwa tiada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menahan pemekaran ini, tinggal kebijakan yang tentu perlu komunikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji menjelaskan secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan. Namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah, Pekanbaru Kini Resmi Miliki 15 Kecamatan
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya dipotong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini. Yang jelas pemekaran ini seperti yang dijelaskan Pak Lasarus merupakan kebutuhan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Selain percepatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar dan Kapuas Raya, Sutarmidji menyebut pembentukan provinsi Kapuas Raya juga memudahkan pemerintah dalam pencegahan Karhutla serta penyelundupan narkoba.
"Daerah perbatasan Kalbar ini sangat luas dan sulit untuk kita mengontrol atau mencegah penyelundupan narkoba. Dalam penanganan dan pengawasan Karhutla juga sulit dikarenakan jangkauannya sangat luas. Belum lagi angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 7,24 persen, dan semoga dalam 3-4 tahun ke depan angka kemiskinannya menjadi 5 persen," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Harga Cabai Rawit di Sambas Makin Pedas, Pasokan Menipis Jadi Penyebab Utama
-
Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
-
4 Sunscreen Remaja Terbaik, Aman dan Ramah Uang Jajan
-
BGN Lakukan Penanganan Penuh Terkait Insiden Mobil SPPG di SDN Kalibaru 01
-
BGN Ingatkan Mitra Yayasan Peduli Sekolah Penerima Manfaat