Pemekaran Kapuas Raya Diminta Segera Terwujud, Ini Alasannya

SuaraKalbar.id - Pemekaran Kapuas Raya menjadi satu provinsi baru di Kalimantan Barat terus menjadi perbincangan.

Gubernur, ahli hingga wakil rakyat kompak mengharapkan agar pemekaran Kapuas Raya segera bisa terealisasi.

Bukan tanpa sebab, adanya kebijakan itu dianggap memberikan dampak positif bagi warga Kalbar.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti berharap pemerkaran Kapyas Raya  segera terwujud agar dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

"Kami dari DPD RI juga juga berharap, usaha pemekaran provinsi baru ini dapat segera terwujud agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana," kata La Nyala dalam rapat bersama Pemprov Kalbar, Bappenas, Menkopolhukam, DPR RI dan Mendagri secara virtual, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar bisa memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.

"Jika disetujui, Provinsi Kapuas Raya memiliki potensi yang luar biasa dari segi sumber dayanya dan DPD RI turut memberikan dukungan bagi kemajuan daerah karena menurutnya hal tersebut ikut memberikan kemajuan untuk negara," tuturnya.

Senada dengan hal itu, Rektor IAIN Pontianak, Dr. H. Syarif mengatakan pemekaran provinsi dapat juga memberikan peluang dalam peningkatan mutu pendidikan.

"Pemekaran provinsi ini juga bisa memberikan dampak baik dalam peningkatan mutu pendidikan," kata Syarif.

Baca Juga: Sutarmidji: Pemekaran Kapuas Raya Jadi Provinsi Segera Terwujud

Dia mengatakan hal itu dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang saat ini masih cukup rendah.

"Kami masyarakat Kalimantan Barat dari sektor pendidikan berharap adanya peningkatan IPM. Menurut data per hari ini, IPM di Kalbar tahun 2020 hanya sebesar 67,66," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan pemekaran Kapuas Raya sangat penting dilakukan untuk percepatan pembangunan.

Apalagi Kalbar sangat luas, wilayahnya capai 147.307 kilometer persegi. Oleh Karena itu, pemekaran daerah sangat mendesak dilakukan.

Dengan pemekaran, pengawasan keamanan wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa dilakukan lebih mudah.

"Sulit dengan luas wilayah 1/3 pulau jawa mengawasi narkoba, jangankan jalur tikus, jalur resmi pun mereka (penggedar narkoba) berani lewati. Untuk itu, kami meminta pemahaman perwakilan Menko Polhukam dan Mendagri untuk menyampaikan permintaan masyarakat Kalbar terkait pemekaran Kapuas Raya kepada Presiden Joko Widodo," tuturnya.