SuaraKalbar.id - Tes COVID-19 jadi ladang bisnis merugikan rakyat miskin atau masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak dapat akses tes COVID-19 karena berbiaya mahal.
Hal itu dikritik Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan klinik menimbulkan permainan harga merupakan hal yang sudah diprediksi sejak awal.
"Ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan akan jadi ladang bisnis. Ini jelas," ujarnya saat dihubungi, Senin kemarin.
Dicky melanjutkan, pihak yang diuntungkan denga pemeriksaan tes ini hanya kelompok tertentu saja. Sedangkan masyarakat secara keseluruhan terutama menengah ke bawah akan dirugikan.
Sebab, dia melanjutkan, ketika berbicara mengenai biaya, kondisi saat ini saja membuat mereka terpuruk secara ekonomi.
"Kemudian tes-tes yang harus bayar juga menjadi beban tersendiri buat mereka," katanya.
Ia mencontohkan, banyaknya biaya tes ini memicu protes di Madura karena harus bayar dengan jumlah tidak sedikit. Selain itu, dia menambahkan, besarnya biaya pemeriksaan Covid-19 membuat cakupan testing Indonesia tidak akan meningkat.
"Makanya testing Indonesia terendah diantara negara-negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia di bawah 100 per 1.000 penduduk per pekan," ucapnnya.
Dicky melanjutkan, Singapura dengan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia sudah menembus pemeriksaan 1.000 per 1.000 penduduk.
Baca Juga: Kantor WFH 100 Persen karena COVID-19 Ugal-ugalan, Usulan Epidemiolog UI
Rendahnya pemeriksaan ini diakui akhirnya mempengaruhi bagaimana respons pengendalian dan status kualitas pengendalian pandemi.
"Karena testing kan penting. Kalau tidak dirubah, cakupan testing begitu aja," ucapnya.
Dicky juga mengkritik Indonesia yang minim monitoring tes Covid-19.
Menurutnya, jangankan yang di masyarakat, tes di bandara yang dekat dengan pemantauan dan keamanan saja bisa dipalsukan dan diadur ulang.
"Padahal, untuk menjamin keamanan pemeriksaan Covid-19 ya harus ada mekanisme monitoring yang kuat, ketat, dan quality assurance. Buat saya ini jadi PR besar," katanya.
Berita Terkait
-
Ribuan Warga Desak Reforma Agraria di Balai Kota, JRMK: Kami Bukan Pendatang
-
Demo di Balai Kota Jakarta, Warga Minta Pengakuan Hak atas Tanah
-
Jokowi Diduga Alami Alergi Kulit, Dokter: Lazim Dialami Setelah Pergi ke Luar Negeri
-
Pemprov Akan Larang Warga Non-DKI Beli Gas LPG 3 Kg di Jakarta, Bakal Dicek Lewat QR Code
-
Diam-diam Donald Trump Pernah Kirim Tes COVID-19 kepada Vladimir Putin
Terpopuler
- 9 Potret Rumah Eko Patrio Seharga Rp150 Miliar, Ada Rooftop Pool di Lantai 4
- Kronologi Penangkapan Mahasiswa Unri Khariq Anhar di Jakarta
- Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Massa, Bocah Pamer dapat Jam Tangan Rp 11 Miliar
- Pencabutan Artikel 'Ahmad Sahroni Minta Maaf...'
- Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Mundur dari Anggota DPR RI
Pilihan
-
Kenalan dengan Stade Brest, Dulu Rumah Franck Ribery Kini Jadi Hunian Mees Hilgers
-
Negara Tetangga Indonesia di Ambang Kekacauan, Potensi Kudeta Militer Mencuat
-
Core Indonesia Desak Pemerintah Koreksi Total Kebijakan Ekonomi, Batalkan Pajak & Pangkas Belanja
-
Netizen Cari Raffi Ahmad yang Mendadak Hening: Mana Suaranya, A?
-
Demo Meluas Bukan karena Asing, Tapi Masalah Perut!
Terkini
-
BRImo Tawarkan Voucher Spesial dari Ratusan Merchant Pilihan
-
Program Sapi Merah Putih Dinilai akan Berkontribusi dalam Menciptakan Ketahanan Pangan
-
Dorong Green Finance, BRI Catat Capaian Besar Lewat Instrumen ESG Senilai Rp73,45 Triliun
-
IM3 Kenalkan SATSPAM di Pontianak, Fitur untuk Lawan Penipuan Digital
-
Luncurkan Kartu Debit Co-Branding, BRI dan INDODAX Pacu Pertumbuhan Ekosistem Keuangan Digital