SuaraKalbar.id - Tes COVID-19 jadi ladang bisnis merugikan rakyat miskin atau masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak dapat akses tes COVID-19 karena berbiaya mahal.
Hal itu dikritik Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan klinik menimbulkan permainan harga merupakan hal yang sudah diprediksi sejak awal.
"Ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan akan jadi ladang bisnis. Ini jelas," ujarnya saat dihubungi, Senin kemarin.
Dicky melanjutkan, pihak yang diuntungkan denga pemeriksaan tes ini hanya kelompok tertentu saja. Sedangkan masyarakat secara keseluruhan terutama menengah ke bawah akan dirugikan.
Sebab, dia melanjutkan, ketika berbicara mengenai biaya, kondisi saat ini saja membuat mereka terpuruk secara ekonomi.
"Kemudian tes-tes yang harus bayar juga menjadi beban tersendiri buat mereka," katanya.
Ia mencontohkan, banyaknya biaya tes ini memicu protes di Madura karena harus bayar dengan jumlah tidak sedikit. Selain itu, dia menambahkan, besarnya biaya pemeriksaan Covid-19 membuat cakupan testing Indonesia tidak akan meningkat.
"Makanya testing Indonesia terendah diantara negara-negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia di bawah 100 per 1.000 penduduk per pekan," ucapnnya.
Dicky melanjutkan, Singapura dengan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia sudah menembus pemeriksaan 1.000 per 1.000 penduduk.
Baca Juga: Kantor WFH 100 Persen karena COVID-19 Ugal-ugalan, Usulan Epidemiolog UI
Rendahnya pemeriksaan ini diakui akhirnya mempengaruhi bagaimana respons pengendalian dan status kualitas pengendalian pandemi.
"Karena testing kan penting. Kalau tidak dirubah, cakupan testing begitu aja," ucapnya.
Dicky juga mengkritik Indonesia yang minim monitoring tes Covid-19.
Menurutnya, jangankan yang di masyarakat, tes di bandara yang dekat dengan pemantauan dan keamanan saja bisa dipalsukan dan diadur ulang.
"Padahal, untuk menjamin keamanan pemeriksaan Covid-19 ya harus ada mekanisme monitoring yang kuat, ketat, dan quality assurance. Buat saya ini jadi PR besar," katanya.
Berita Terkait
-
Dugaan Riset Palsu WNI di Denmark Ikut Jadi Perbincangan di Australia
-
Tegukan Maut di Balik 'Klaim' Kebugaran: Mengapa Minum Oli Adalah Bunuh Diri Medis?
-
Lawan Pinjol dan Rentenir, JRMK Himpun Tabungan Warga Hingga Rp780 Juta
-
Pakar Kesehatan Soroti Bahaya Lautan Sampah Muara Baru bagi Warga Pesisir
-
Pemerintah Siap Bagikan Lahan ke 1 Juta Rakyat Miskin untuk Pertanian dan Peternakan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gudang Balepress Rp16,4 Miliar Diamankan di Kalbar, Kenapa Pemiliknya Misterius?
-
Mahasiswi Stikes PHI Bekasi Asal Ketapang Meninggal Dunia, Keluarga Minta Kematian Diusut Tuntas
-
UMKM Kuliner Pontianak Manfaatkan Layanan Pengiriman untuk Jangkau Pasar Nasional
-
Uang Negara Rp1,4 Triliun Berhasil Diselamatkan, Kejati Pastikan Perbankan Tak Nikmati Dana Ilegal
-
Ratusan Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi di Digulis, Bawa 16 Tuntutan untuk Pemerintah