SuaraKalbar.id - Tes COVID-19 jadi ladang bisnis merugikan rakyat miskin atau masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak dapat akses tes COVID-19 karena berbiaya mahal.
Hal itu dikritik Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan klinik menimbulkan permainan harga merupakan hal yang sudah diprediksi sejak awal.
"Ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan akan jadi ladang bisnis. Ini jelas," ujarnya saat dihubungi, Senin kemarin.
Dicky melanjutkan, pihak yang diuntungkan denga pemeriksaan tes ini hanya kelompok tertentu saja. Sedangkan masyarakat secara keseluruhan terutama menengah ke bawah akan dirugikan.
Sebab, dia melanjutkan, ketika berbicara mengenai biaya, kondisi saat ini saja membuat mereka terpuruk secara ekonomi.
"Kemudian tes-tes yang harus bayar juga menjadi beban tersendiri buat mereka," katanya.
Ia mencontohkan, banyaknya biaya tes ini memicu protes di Madura karena harus bayar dengan jumlah tidak sedikit. Selain itu, dia menambahkan, besarnya biaya pemeriksaan Covid-19 membuat cakupan testing Indonesia tidak akan meningkat.
"Makanya testing Indonesia terendah diantara negara-negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia di bawah 100 per 1.000 penduduk per pekan," ucapnnya.
Dicky melanjutkan, Singapura dengan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia sudah menembus pemeriksaan 1.000 per 1.000 penduduk.
Baca Juga: Kantor WFH 100 Persen karena COVID-19 Ugal-ugalan, Usulan Epidemiolog UI
Rendahnya pemeriksaan ini diakui akhirnya mempengaruhi bagaimana respons pengendalian dan status kualitas pengendalian pandemi.
"Karena testing kan penting. Kalau tidak dirubah, cakupan testing begitu aja," ucapnya.
Dicky juga mengkritik Indonesia yang minim monitoring tes Covid-19.
Menurutnya, jangankan yang di masyarakat, tes di bandara yang dekat dengan pemantauan dan keamanan saja bisa dipalsukan dan diadur ulang.
"Padahal, untuk menjamin keamanan pemeriksaan Covid-19 ya harus ada mekanisme monitoring yang kuat, ketat, dan quality assurance. Buat saya ini jadi PR besar," katanya.
Berita Terkait
-
Lawan Pinjol dan Rentenir, JRMK Himpun Tabungan Warga Hingga Rp780 Juta
-
Pakar Kesehatan Soroti Bahaya Lautan Sampah Muara Baru bagi Warga Pesisir
-
Pemerintah Siap Bagikan Lahan ke 1 Juta Rakyat Miskin untuk Pertanian dan Peternakan
-
Cucu Mahfud MD Jadi Korban, Pakar Sebut Keracunan MBG Bukti Kegagalan Sistemik Total
-
Krisis Keracunan MBG, Ahli Gizi Ungkap 'Cacat Fatal' di Dalam Struktur BGN
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Waspada! Potensi Hujan Sedang di Kalbar Hingga Akhir Maret 2026
-
Jangan Langsung Dicuci! Ini Cara Merawat Baju Olahraga Agar Tetap Awet dan Tidak Bau
-
5 Tanda Anak Kekurangan Protein yang Sering Tidak Disadari, Orang Tua Harus Tahu!
-
Antrean BBM Panjang di Pontianak, Warga Sudah Resah: Benarkah Tidak Langka?
-
BRI Peduli Nyepi 2026: 2 Desa di Bali Terima 2.000 Paket Sembako