SuaraKalbar.id - Tes COVID-19 jadi ladang bisnis merugikan rakyat miskin atau masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak dapat akses tes COVID-19 karena berbiaya mahal.
Hal itu dikritik Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan klinik menimbulkan permainan harga merupakan hal yang sudah diprediksi sejak awal.
"Ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan akan jadi ladang bisnis. Ini jelas," ujarnya saat dihubungi, Senin kemarin.
Dicky melanjutkan, pihak yang diuntungkan denga pemeriksaan tes ini hanya kelompok tertentu saja. Sedangkan masyarakat secara keseluruhan terutama menengah ke bawah akan dirugikan.
Sebab, dia melanjutkan, ketika berbicara mengenai biaya, kondisi saat ini saja membuat mereka terpuruk secara ekonomi.
"Kemudian tes-tes yang harus bayar juga menjadi beban tersendiri buat mereka," katanya.
Ia mencontohkan, banyaknya biaya tes ini memicu protes di Madura karena harus bayar dengan jumlah tidak sedikit. Selain itu, dia menambahkan, besarnya biaya pemeriksaan Covid-19 membuat cakupan testing Indonesia tidak akan meningkat.
"Makanya testing Indonesia terendah diantara negara-negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia di bawah 100 per 1.000 penduduk per pekan," ucapnnya.
Dicky melanjutkan, Singapura dengan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia sudah menembus pemeriksaan 1.000 per 1.000 penduduk.
Baca Juga: Kantor WFH 100 Persen karena COVID-19 Ugal-ugalan, Usulan Epidemiolog UI
Rendahnya pemeriksaan ini diakui akhirnya mempengaruhi bagaimana respons pengendalian dan status kualitas pengendalian pandemi.
"Karena testing kan penting. Kalau tidak dirubah, cakupan testing begitu aja," ucapnya.
Dicky juga mengkritik Indonesia yang minim monitoring tes Covid-19.
Menurutnya, jangankan yang di masyarakat, tes di bandara yang dekat dengan pemantauan dan keamanan saja bisa dipalsukan dan diadur ulang.
"Padahal, untuk menjamin keamanan pemeriksaan Covid-19 ya harus ada mekanisme monitoring yang kuat, ketat, dan quality assurance. Buat saya ini jadi PR besar," katanya.
Berita Terkait
-
Kabur ke Luar Negeri Tak Mampu, Bertahan di Negeri Sendiri Pun Semakin Berat
-
Dugaan Riset Palsu WNI di Denmark Ikut Jadi Perbincangan di Australia
-
Tegukan Maut di Balik 'Klaim' Kebugaran: Mengapa Minum Oli Adalah Bunuh Diri Medis?
-
Lawan Pinjol dan Rentenir, JRMK Himpun Tabungan Warga Hingga Rp780 Juta
-
Pakar Kesehatan Soroti Bahaya Lautan Sampah Muara Baru bagi Warga Pesisir
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Karhutla Ganggu Kualitas Udara, 934 Kasus ISPA Tercatat di Kayong Utara
-
BRI Sambut Positif Penempatan Dana SAL, Fokus Dorong Pembiayaan UMKM
-
BRI Catat Setoran Pajak Rp8,1 Triliun pada Kuartal I 2026, Pengamat Soroti Peran Danantara
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Sebuah Bukti Dedikasi: Mantri BRI Ini Hadir Dampingi UMKM di Kepulauan Talaud