SuaraKalbar.id - Setelah ramai dengan King of Lip Service, Presiden Jokowi punya julukan baru Bapak Oligarki Indonesia. Julukan itu diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jentera.
Ketua BEM STHI, Renie Aryandani mengatakan bahwa julukan yang diberikan BEM UI itu terlalu sopan. Julukan yang lebih tepat untuk Jokowi adalah Bapak Oligarki Indonesia.
“Menurut saya sendiri, julukan The King of Lip Service justru terlalu sopan jika dibandingkan dengan tanggung jawab Pak Jokowi selama ini,” katanya.
“Janji manisnya justru teralisasi menjadi melemahkan pemberatansan korupsi, pengabaian terhadap pelanggaran HAM, atau bahkan justru menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata untuk mengeksploitasi SDA dan tenaga kerja,” lanjut Renie.
Dia menilai, Jokowi melegalkan segala cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu menggambarkannya sebagai sesuatu yang adil.
“Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki,” ujarnya.
Renie mencontohkan bahwa dulu, mahasiswa dan kelompok lainnya bergerak menentang Revisi Undang-undang KPK, bahkan sampai memakan korban jiwa.
Namun, Jokowi sebagai pemimpin tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan membiarkan Undang-Undang itu disahkan.
“Ketika dia membiarkan itu terjadi terus menerus, kenapa kami tidak memberi julukan lain,” kata Renie.
Baca Juga: Sebut Megawati Salah Konteks Soal HUT Partai Komunis, Refly Harun Samakan dengan Jokowi
“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, enggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,” sambungnya.
Dia menilai, Jokowi memiliki kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam. Hal itu terjadi di berbagai sektor, seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya.
Bahkan, kata Renie, ketika kelompok tersebut bersuara, mereka akab langsung dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.
“Kami lihat saja apa yang terjadi baru-baru ini, apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Kalsel kemarin, bagaimana mungkin kami lupa atas kekejaman itu,” jelas Renie
“Darah-darah manusia yang terpaksa mengucur karena kekejaman aparat TNI-Polri yang katanya mengayomi, melindungi, ternyata justru memberi rasa tidak aman, terancam, dan trauma dengan mereka,” lanjutnya.
Berita Terkait
-
Bukan Gegara Sowan ke Jokowi, PDIP Buka Pemicu Pemecatan Achmad Hidayat: Ada Pidana dan Perdata!
-
Purbaya Kritik Kondisi Ekonomi era Jokowi, Dianggap Lebih Lambat Ketimbang SBY
-
Jokowi Kunjungi Padepokan Anti Galau Cirebon, Hadiri Khitanan Anak Ustaz Ujang Busthomi
-
Jokowi Diminta Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Serahkan Keputusan ke Hakim
-
Eks Menpora Dito Sebut Yaqut Tak Terlibat dalam Pembahasan Kuota Haji Jokowi dan Arab Saudi
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terkini
-
PN Pontianak Tolak Praperadilan Pamar Lubis, Penyidikan Dugaan Penyerobotan Lahan Berlanjut
-
Belajar Rupiah dari Anak-Anak: Nilainya Berbeda, Bangganya Harus Sama
-
IPOSC 2026 Digelar Saat Karhutla Parah, Muncul Desakan agar Acara Sawit Dibatalkan
-
KM Virgo 8 Dikira Tenggelam, Menhub Ungkap Kondisi Terbaru Kapal Ternyata Terbalik
-
5 Tahun Holding Ultra Mikro Naikkelaskan Jutaan UMKM