SuaraKalbar.id - Kejadian tak mengenakkan dialami aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi atau dr Tirta yang kerap menyuarakan kritik terkait penanganan pandemi, termasuk soal penerapan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKm)
dr Tirta mengaku dirinya disentil seorang temannya gara-gara kerap mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPKM. Orang tersebut, diakuinya dekat dengan pemerintah.
Melalui postingan yang dibagikan di Twitter pribadinya Jumat (17/7/2021), dokter yang juga dikenal sebagai influencer itu membongkar isi pesan temannya. Pesan itu memuat teguran untuk dr Tirta agar tak usah menyinggung soal kebijakan atau politik.
Berikut isinya.
"Saran untuk dr Tirta: back to basic urusi saja soal kesehatan dan solusi bagaimana cara mengatasi pandemi Covid-19. Jangan urusi soal kebijakan, soal ranah hukum, saol politik, dll," demikian tulis pesan tersebut.
Terkait hal itu, dr Tirta pun memberikan tanggapan. Ia kecewa karena merasa dilarang untuk bersikap kritis di tengah situasi yang darurat akibat pandemi Covid-19.
"Begini resikonya kalo kritisi ppkm? Padahal saya cuma bicara : ppkm yang efektif kalo kebutuhan warga dipenuhi. Dan dibales oleh "satu sosok" yg saya kenal baik banget. Dan dia dekat dengan pemerintah. Dijawab begini, sedih amat yah. Kritik aja ga boleh," tulis dr Tirta melalui akun Twitternya, Jumat (16/7/2021).
Ia mempertanyakan maksud teguran yang disampaikan temannya itu. Menurutnya, tidak serta merta dengan mengkritik kebijakan berarti jadi anti pemerintah.
"Emang kalo kritik ppkm, harus pejabat? Emang selama ini yg buat kebijakan soal covid dokter? Nakes? Emang selama ini yangg statement ivermectin? Nakes? Siapakah sosok ini? Ye kalo sampe dm nya saya bales ya jelas bukan orang sembarang. Cara bungkamnya gitu amat dah," sambungnya.
Baca Juga: DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Memperhatikan Ekonomi Rakyat
Sebelumnya, dr Tirta menilai kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2020 tidak begitu efektif mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tak ada pengurangan signifikan dari kasus Covid-19 di Indonesia.
Selain itu dari segi ekonomi, rakyat kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang. Ia pun meminta agar PPKM Darurat dievaluasi. Kalaupun pemerintah masih ngotot ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian.
"Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena covid mereka enggak akan ada uang untuk mengurus," ujarnya seperti dikutip dari Hops.id (jaringan Suara.com).
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
BRI Tinjau Posko BRI Peduli dan Dapur Umum Untuk Korban Gempa NTT
-
Rayakan 81 Tahun Kemerdekaan, BRI Hadirkan 8 Kontribusi untuk Ekonomi Indonesia
-
Gempa Bumi Flores, BRI Prioritaskan Keselamatan Nasabah dan Pekerja: BRI Peduli Salurkan Bantuan
-
BRImo Catat 49,7 Juta Pengguna, Volume Transaksi Capai Rp4.166 Triliun hingga Juni 2026
-
BRI Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Transformasi BRILink Agen