SuaraKalbar.id - Kejadian tak mengenakkan dialami aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi atau dr Tirta yang kerap menyuarakan kritik terkait penanganan pandemi, termasuk soal penerapan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKm)
dr Tirta mengaku dirinya disentil seorang temannya gara-gara kerap mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPKM. Orang tersebut, diakuinya dekat dengan pemerintah.
Melalui postingan yang dibagikan di Twitter pribadinya Jumat (17/7/2021), dokter yang juga dikenal sebagai influencer itu membongkar isi pesan temannya. Pesan itu memuat teguran untuk dr Tirta agar tak usah menyinggung soal kebijakan atau politik.
Berikut isinya.
"Saran untuk dr Tirta: back to basic urusi saja soal kesehatan dan solusi bagaimana cara mengatasi pandemi Covid-19. Jangan urusi soal kebijakan, soal ranah hukum, saol politik, dll," demikian tulis pesan tersebut.
Terkait hal itu, dr Tirta pun memberikan tanggapan. Ia kecewa karena merasa dilarang untuk bersikap kritis di tengah situasi yang darurat akibat pandemi Covid-19.
"Begini resikonya kalo kritisi ppkm? Padahal saya cuma bicara : ppkm yang efektif kalo kebutuhan warga dipenuhi. Dan dibales oleh "satu sosok" yg saya kenal baik banget. Dan dia dekat dengan pemerintah. Dijawab begini, sedih amat yah. Kritik aja ga boleh," tulis dr Tirta melalui akun Twitternya, Jumat (16/7/2021).
Ia mempertanyakan maksud teguran yang disampaikan temannya itu. Menurutnya, tidak serta merta dengan mengkritik kebijakan berarti jadi anti pemerintah.
"Emang kalo kritik ppkm, harus pejabat? Emang selama ini yg buat kebijakan soal covid dokter? Nakes? Emang selama ini yangg statement ivermectin? Nakes? Siapakah sosok ini? Ye kalo sampe dm nya saya bales ya jelas bukan orang sembarang. Cara bungkamnya gitu amat dah," sambungnya.
Baca Juga: DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Memperhatikan Ekonomi Rakyat
Sebelumnya, dr Tirta menilai kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2020 tidak begitu efektif mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tak ada pengurangan signifikan dari kasus Covid-19 di Indonesia.
Selain itu dari segi ekonomi, rakyat kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang. Ia pun meminta agar PPKM Darurat dievaluasi. Kalaupun pemerintah masih ngotot ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian.
"Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena covid mereka enggak akan ada uang untuk mengurus," ujarnya seperti dikutip dari Hops.id (jaringan Suara.com).
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Bawa Sport Tourism Indonesia Mendunia, BRI Dukung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
-
DPO Kasus Pemalsuan Sertifikat Pamar Lubis Ditangkap Buser Polda Metro Jaya
-
BRI Peduli Hadir untuk Mahesa, Bantu Wujudkan Mimpi Lewat Sepeda
-
Potret Ekonomi Kerakyatan Jadi Tema BRI InFrame 2026
-
BRI Dorong Nasabah Kenali Peluang Investasi Syariah di Tengah Dinamika Pasar