SuaraKalbar.id - Kejadian tak mengenakkan dialami aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi atau dr Tirta yang kerap menyuarakan kritik terkait penanganan pandemi, termasuk soal penerapan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKm)
dr Tirta mengaku dirinya disentil seorang temannya gara-gara kerap mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPKM. Orang tersebut, diakuinya dekat dengan pemerintah.
Melalui postingan yang dibagikan di Twitter pribadinya Jumat (17/7/2021), dokter yang juga dikenal sebagai influencer itu membongkar isi pesan temannya. Pesan itu memuat teguran untuk dr Tirta agar tak usah menyinggung soal kebijakan atau politik.
Berikut isinya.
"Saran untuk dr Tirta: back to basic urusi saja soal kesehatan dan solusi bagaimana cara mengatasi pandemi Covid-19. Jangan urusi soal kebijakan, soal ranah hukum, saol politik, dll," demikian tulis pesan tersebut.
Terkait hal itu, dr Tirta pun memberikan tanggapan. Ia kecewa karena merasa dilarang untuk bersikap kritis di tengah situasi yang darurat akibat pandemi Covid-19.
"Begini resikonya kalo kritisi ppkm? Padahal saya cuma bicara : ppkm yang efektif kalo kebutuhan warga dipenuhi. Dan dibales oleh "satu sosok" yg saya kenal baik banget. Dan dia dekat dengan pemerintah. Dijawab begini, sedih amat yah. Kritik aja ga boleh," tulis dr Tirta melalui akun Twitternya, Jumat (16/7/2021).
Ia mempertanyakan maksud teguran yang disampaikan temannya itu. Menurutnya, tidak serta merta dengan mengkritik kebijakan berarti jadi anti pemerintah.
"Emang kalo kritik ppkm, harus pejabat? Emang selama ini yg buat kebijakan soal covid dokter? Nakes? Emang selama ini yangg statement ivermectin? Nakes? Siapakah sosok ini? Ye kalo sampe dm nya saya bales ya jelas bukan orang sembarang. Cara bungkamnya gitu amat dah," sambungnya.
Baca Juga: DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Memperhatikan Ekonomi Rakyat
Sebelumnya, dr Tirta menilai kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2020 tidak begitu efektif mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tak ada pengurangan signifikan dari kasus Covid-19 di Indonesia.
Selain itu dari segi ekonomi, rakyat kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang. Ia pun meminta agar PPKM Darurat dievaluasi. Kalaupun pemerintah masih ngotot ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian.
"Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena covid mereka enggak akan ada uang untuk mengurus," ujarnya seperti dikutip dari Hops.id (jaringan Suara.com).
Berita Terkait
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Data Ekonomi 5,12 Persen Bikin Kaget! Tapi Raut Wajah Sri Mulyani Datar dan Penuh Misteri!
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru Agustus 2025
Terkini
-
Bank Kalbar Tegaskan Rekening Nasabah Tetap Aman Terkait Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK
-
Best Domestic Custodian Bank, BRI Catat Rekor AUC Tertinggi di Indonesia
-
Komitmen Tata Kelola Terbaik, BRI Diganjar Penghargaan ACGS di Tingkat ASEAN
-
Wagub Kalbar Tolak Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dormant: Itu Melawan Hak Asasi Manusia
-
Polisi Imbau Warga Waspada Puting Beliung Usai Terjadi Kerusakan Rumah di Desa Kapur