SuaraKalbar.id - Kejadian tak mengenakkan dialami aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi atau dr Tirta yang kerap menyuarakan kritik terkait penanganan pandemi, termasuk soal penerapan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKm)
dr Tirta mengaku dirinya disentil seorang temannya gara-gara kerap mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPKM. Orang tersebut, diakuinya dekat dengan pemerintah.
Melalui postingan yang dibagikan di Twitter pribadinya Jumat (17/7/2021), dokter yang juga dikenal sebagai influencer itu membongkar isi pesan temannya. Pesan itu memuat teguran untuk dr Tirta agar tak usah menyinggung soal kebijakan atau politik.
Berikut isinya.
"Saran untuk dr Tirta: back to basic urusi saja soal kesehatan dan solusi bagaimana cara mengatasi pandemi Covid-19. Jangan urusi soal kebijakan, soal ranah hukum, saol politik, dll," demikian tulis pesan tersebut.
Terkait hal itu, dr Tirta pun memberikan tanggapan. Ia kecewa karena merasa dilarang untuk bersikap kritis di tengah situasi yang darurat akibat pandemi Covid-19.
"Begini resikonya kalo kritisi ppkm? Padahal saya cuma bicara : ppkm yang efektif kalo kebutuhan warga dipenuhi. Dan dibales oleh "satu sosok" yg saya kenal baik banget. Dan dia dekat dengan pemerintah. Dijawab begini, sedih amat yah. Kritik aja ga boleh," tulis dr Tirta melalui akun Twitternya, Jumat (16/7/2021).
Ia mempertanyakan maksud teguran yang disampaikan temannya itu. Menurutnya, tidak serta merta dengan mengkritik kebijakan berarti jadi anti pemerintah.
"Emang kalo kritik ppkm, harus pejabat? Emang selama ini yg buat kebijakan soal covid dokter? Nakes? Emang selama ini yangg statement ivermectin? Nakes? Siapakah sosok ini? Ye kalo sampe dm nya saya bales ya jelas bukan orang sembarang. Cara bungkamnya gitu amat dah," sambungnya.
Baca Juga: DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Memperhatikan Ekonomi Rakyat
Sebelumnya, dr Tirta menilai kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2020 tidak begitu efektif mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tak ada pengurangan signifikan dari kasus Covid-19 di Indonesia.
Selain itu dari segi ekonomi, rakyat kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang. Ia pun meminta agar PPKM Darurat dievaluasi. Kalaupun pemerintah masih ngotot ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian.
"Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena covid mereka enggak akan ada uang untuk mengurus," ujarnya seperti dikutip dari Hops.id (jaringan Suara.com).
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum
-
Cetak Sejarah, Pontianak Jadi Tuan Rumah Perebutan Sabuk WKN Pertama di Indonesia
-
Banyak Petarung Kalbar Berkiprah ke Luar Negeri, IBCA MMA Siapkan Wadah Pembinaan
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?