27 Dokter Spesialis di RSUD Ketapang Mogok Kerja, Gegara Tukin Tak Cair 6 Bulan

SuaraKalbar.id - Sebanyak 27 dokter spesialis di RSUD dr Agooesdjam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mogok kerja.  Dokter mogok kerja karena alasan uang tunjangan kinerja (tukin)

Aksi ini dikarenakan uang tunjangan kinerja (tukin) untuk dokter spesialis yang belum dibayarkan dari Januari hingga Juli 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson membenarkan adanya aksi mogok kerja di RSUD Agooesdjam Ketapang.

"Alasan belum dibayarkan karena RSUD Agooesdjam tidak dapat menganggarkan tukin menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dikarenakan keterbatasan anggaran," kata Harisson kepada sejumlah media, Senin (23/8/2021).

Ia mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk tukin ini kurang lebih Rp 12 miliar per tahun. "Besok akan dilaksanakan mediasi dengan DPRD Ketapang," kata Harisson.

Ia menegaskan, masalah tukin para dokter tidak ada urusannya dengan Pemprov Kalbar. Maka dari itu, ia meminta Pemda Ketapang harus secepatnya memenuhi hak-hak para nakes ini.

"Para dokter di RSUD Ketapang diharap secepatnya kembali bekerja melayani masyarakat," harapnya.

Meski ada aksi mogok kerja dan Poli Spesialis tutup, bebepara pelayanan di RSUD Agooesdjam masih tetap buka. Seperti Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah dan Operasi Cito, Poli Gigi dan pelayanan rawat inap tetap jalan dengan difungsikannya dokter umum.

Kadinkes Ketapang Buka Suara

Baca Juga: Suster, Bolehkah Aku Bunuh Diri? Pandemi Ancam Kesehatan Jiwa Warga

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Ketapang Rustami membenarkan adanya 27 dokter spesialis di RSUD Agooesdjam yang mogok kerja akibat tunjangan kinerja (tukin) tidak dibayarkan.

"Benar. Besok Tim RSUD Agooesdjam akan audiensi ke DPRD, membahas hal ini,” katanya, Senin (23/8/2021).

Ia mengatakan, 27 dokter spesialis ini mogok kerja per hari ini. Aksi ini sebagai buntut kekesalan mereka karena tukin selama 6 bulan pada 2021 tidak terbayarkan.

“Anggaran yang diperlukan untuk tukin kurang lebih 12 miliar rupiah per tahun. RSUD tidak dapat menganggarkan tukin menggunakan dana BLUD karena anggaran terbatas,” kata Rustami.

Menurut dia, meski ada dokter yang mogok kerja, namun masih ada pelayanan yang tetap buka. Seperti sejumlah poli dan rawat inap dengan memfungsikan dokter umum.

"Pelayanan di ruang rawat inap tidak mogok, berjalan seperti biasa," ujarnya.