Kalbar Kerap Dilanda Banjir, WALHI Minta Pemkab Selesaikan Krisis Lingkungan di Wilayahnya

SuaraKalbar.id - Pemda Kalbar diminta untuk menyelesaikan krisis lingkungan di wilayahnya lantaran kerap dilanda banjir. 

WALHI meminta evaluasi perizinan dilakukan terhadap konsesi korporasi berbasis hutan dan lahan yang melakukan praktik buruk, dan mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.

Kepala Deviasi Kajian, Dokumentasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalbar selama ini telah mengkonfirmasi ada krisis iklim. Kondisi ini juga ditandai dengan kondisi anomali cuaca yang ekstrem tengah terjadi.

“Curah hujan intensitas tinggi hanyalah pemantik dari bencana banjir. Lebih dari itu, bencana ekologis yang kembali terulang,” kata Hendrikus Adam seperti dikutip dari insidepontianak.com, Sabtu (6/11/2021).

Baca Juga: Desak Rehabilitasi Hutan dan Lahan, DPRD Kalbar Mohon Bantuan Pusat

Bencana ekologis itu disebabkan karena bentang alam yang menjadi penyangga sekitar daerah aliran sungai kehilangan kemampuan.

Bentang alam yang tadinya memiliki peran sebagai penyangga mengalami degradasi dan berbuah bencana seperti banjir. Kondisi ini, tak lepas akibat praktik ekstraksi atas sumber daya alam yang berlangsung lama bagi korporasi yang melakukan praktik perusakan lingkungan.

Di sisi lain, kondisi ini juga didukung dengan aktivitas pembukaan badan sungai maupun bantaran yang berlangsung sejak lama dan menyebabkan terjadinya pendangkalan air.

“Akhirnya berbuah bencana,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, kata Adam, kondisi ini juga diperparah dengan anomali cuaca ekstrem akibat krisis iklim. Untuk itu, WALHI mendorong pemerintah memberi perhatian serius terhadap masalah tersebut.

Baca Juga: Kalbar Dikepung Banjir, Jalan Nasional Tergenang Air, Beberapa Dusun Terisolir

Solusinya, dengan kebijakan perlindungan, perbaikan hingga pemulihan dan penyelamatan ekosistem.

“Bencana ekologis ini harus diletakkan sebagai mandat wajib dalam agenda pembangunan lintas pemerintah daerah di Kalbar,” pungkasnya.