Aktivis Lingkungan Sebut Banjir Kapuas Hulu karena Pembukaan Lahan untuk Tambang dan Sawit

SuaraKalbar.id - Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam beberapa waktu terakhir disinyalir karena adanya kerusakan alam ulah manusia. Perusakan alam tersebut disebabkan karena penebangan kayu, pertambangan dan perkebunan.

Pernyataan tersebut disampaikan aktivis lingkungan Hermas R Mering yang tinggal di wilayah Kapuas Hulu. Dia juga mengemukakan, banjir yang terjadi tersebut merupakan fenomena yang tidak biasa.

“Banjir yang terjadi tahun ini suatu fenomena yang tidak biasa, sadar atau tidak, ada faktor lain penyebab terjadinya banjir,” katanya seperti dikutip Antara pada Selasa (16/11/2021).

Hermas mengemukakan, jika pembukaan hutan besar-besar menjadi penyebab banjir hingga mengakibatkan berkurangnya tutupan sungai, daya hisap tanah terhadap air semakin berkurang dan pengangkalan sungai-sungai. Pun pembukaan hutan besar-besaran tersebut juga digunakan untuk perkebunan kepala sawit dan pertambangan.

Baca Juga: BPBD Kapuas Hulu Sebut 1.886 Rumah Warga Masih Terendam Banjir

“Intesitas pembukaan hutan semakin besar, baik secara illegal maupun legal, baik oleh perusahaan kayu itu sendiri maupun perusahaan lain yang berbasis penggunaan lahan seperti perkebunan sawit dan pertambangan, ”ucapnya.

Lebih lanjut, Hermas juga menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, wilayah Kapuas Hulu banjir hingga empat kali. Tiga di antaranya dikategorikan banjir besar dan terjadi pada tahun ini.

Kondisi tersebut bertambah parah, sebab masyarakat yang tinggal di daerah yang dulunya tidak pernah kebanjiran kini merasakan dampaknya. Akibatnya, warga mengalami kerugian material yang besar.

“Dari segi level air, beberapa masyarakat mengatakan bahwa daerahnya yang dulu tidak pernah kebanjiran, pada tahun ini kebanjiran, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tidak siap yang mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit, ” jelasnya.

Dia juga merujuk pada data dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat sejak September hingga Oktober yang menyebutkan penambahan dua kecamatan yang terendam banjir.

Baca Juga: Banjir Terjang Kapuas Hulu, Lebih 6 Ribu Jiwa Terdampak di 6 Kecamatan

Padahal pada September lalu ada 10 kecamatan yang terendam banjir. Kemudian pada November 2021 menjadi 12 Kecamatan. Dari penambahan wilayah terdampak banjir tersebut, juga tercatat ada 5.514 rumah warga yang dihuni 12.129 keluarga terendam.

Pun dari data tersebut, teridentifikasi, jika beberapa kecamatan terdampak ternyata ada kegiatan perkebunan sawit, seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Silat Hilir, Batang Lupar dan Badau.

Selain itu, dia menyoroti hak penguasahaan hutan (HPH) yang diterbitkan sejak 1970-an. Kondisi tersebut menyebabkan maraknya pembukaan hutan.

Pun pada tahun lalu, ada dua izin IUPHHK-HA di Kapuas Hulu, yakni izin beroperasi dan pembukaan pabrik flywood yang berada di perhuluan Sungai Kapuas.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kapuas Hulu, ada 18 perusahaan yang aktif dalam pengelolaan perkebunan. Rata-rata perkebunan tersebut berada di beberapa kecamatan yang saat ini masih terendam banjir.

Hermas menghimbau, agar masyarakat untuk tidak saling menyalahkan tetapi berusaha bersama-sama untuk berpikir dan bertindak.

“Yang perlu kita bersama-sama berpikir dan bertindak,“ katanya.

Untuk diketahui, Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang terdiri dari 23 Kecamatan, 278 Desa dan 4 Kelurahan, serta ada dua taman nasional, yakni Betuk Kerihun dan Sentarum.

Wilayah Kapuas Hulu juga termasuk dalam wilayah terluar, karena berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji dibuat murka oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit saat membahas kondisi banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di provinsi berjulukan seribu sungai.

Bahkan, Sutarmidji berjanji selama masa jabatan sebagai Gubernur Kalbar tidak akan mau lagi berhubungan dengan perusahaan sawit. Hal itu disampaikannya, lantaran menurutnya, perusahaan sawit tidak peka dengan persoalan banjir yang terjadi di wilayah hulu sungai kawasan provinsi tersebut.

“Saya tidak mau berhubungan lagi sama mereka (red, perusahaan sawit). Percayalah, selama yang nama Sutarmidji jadi Gubernur, tidak akan mau berhubungan lagi sama perusahaan sawit,” kata Sutarmidji seperti dikutip Insidepontianak.com-jaringan Suara.com pada Selasa (9/11/2021).

Untuk diketahui, kemarahan Sutarmidji diluapkan saat rapat bersama pihak asosiasi perkebunan kelapa sawit Kalbar pada Senin (8/11/2021). Menurutnya, ketika pertemuan tersebut, puluhan perusahaan perkebunan sawit banyak beralasan saat diminta komitmen membantu warga yang terdampak banjir.

Sutarmidji menyebut, alasan utamanya, pihak dari perusahaan sawit mengemukakan, jika wilayah konsesi mereka tak berada di daerah banjir. Lantaran itu, Sutarmidji kemudian meradang dan mengusir 20 perusahaan perkebunan sawit dari forum rapat tersebut.

Dia juga mengancam akan mengusulkan dicabut izin operasionalnya, jika tidak menjalankan kewajibannya di lahan konsesi.

“Saya tak peduli. Mau mereka diprotes masyarakat terserah saja. Lahan konsesi mereka yang tidak mereka tanam, mau saya usulkan untuk dicabut,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta Pajak Air Permukaan (PAP) perusahaan sawit yang menunggak agar segera diaudit.

Selain itu, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga akan ditagih. Pun dia memastikan bakal melakukan razia besar-besaran terhadap kendaraan truk bermuatan sawit.

“Coba saja nanti, mau saya razia semua tuh di tengah jalan. Percaya omongan saya, mau sawitnya ada di muatan truk, saya suruh turunkan. merusak jalan saja. Yang paling banyak merusak jalan itu kan perkebunan sawit,” katanya. (Yanik)