Bertemu Presiden Jokowi, Para Tokoh Adat Kalimantan Minta Pemerintah Utamakan Pembangunan SDM

SuaraKalbar.id - Bertemu Presiden Jokowi, para tokoh adat Kalimantan menyampaikan harapannya agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan SDM di Kalimantan.

Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena mengungkapkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan.

"Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana, prasarana yang dilakukan; tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," ungkapnya, seperti dikutip dari keterangan pers Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Dirinya pun meminta agar segera dilakukan pembangunan balai pelatihan dan universitas di Penajam.

Baca Juga: Jika Jokowi Kemah di Titik Nol IKN, Diagendakan Tinjau Vaksinasi di Sepaku, Ada 650 Dosis yang Disiapkan Besok

"Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan, juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Senada dengan Helena, seorang Tokoh Adat Banjar Ashari juga berharap dengan hadirnya IKN di Kalimantan, pendidikan masyarakat lokal bisa semakin baik.

Menurutnya, melalui pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan, kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal.

"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda, yang khususnya di Pulau Jawa," ungkapnya.

Ashari memberikan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah yang melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara Ibu Kota dengan lingkungan sekitar.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bengkayang Meningkat dari Tahun ke Tahun, Capai 171 Kasus di 5 Tahun Terakhir

"Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal, agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota," ungkapnya.