Deal! Masyarakat Dayak akan Jadi Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia di IKN Nusantara

SuaraKalbar.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa Masyarakat suku dayak akan menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia di IKN.

Menurut Suharso, pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di Kalimantan Timur, dengan menggandeng para pakar dan ahli.

Selain itu, Suharso juga menyampaikan bahwa masyarakat lokal akan dilibatkan dalam pemerintahan dan bahkan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan strategis. Sementara dalam pengembangan ekonomi, penduduk lokal akan didorong untuk mengembangkan potensi di daerah.

"Masyarakat lokal juga akan dilibatkan dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi. Jangan sampai masyarakat terpinggirkan dari tempat mereka," ungkap Suharso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Temui Jokowi di Istana, Kepala Otorita IKN Akan Susun Organisasi Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait

Sementara itu, dirinya menegaskan bahwa desa-desa yang beririsan dengan IKN tidak akan digusur dan akan dibuat menjadi Smart Village.

"Wilayah yang beririsan dengan IKN tidak akan digusur, kampung itu tetap menjadi bagian kota inti dan kita bikin smart village," ungkapnya.

Suharso mengungkapkan, salah satu sumber kesuksesan pembangunan IKN adalah dukungan masyarakat setempat di Kalimantan Timur dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

"IKN tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan dikembangkan dalam kerangka regional plan yang secara keseluruhan akan terintegrasi dengan seluruh wilayah di Pulau Kalimantan," ungkapnya.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Dayak Nasional yang juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan masyarakat lokal menjadi aspek yang penting dalam pembangunan IKN.

Baca Juga: Kabar Gembira, Rumah Adat Dayak Dipastikan akan Dibangun di Kawasan Inti IKN Nusantara

"Kami berharap mata rantai pembangunan IKN perlu memperhatikan masukan dan pandangan dari pemangku kepentingan lokal, masyarakat Kalimantan," ungkap Alue.