Scroll untuk membaca artikel
Bella
Minggu, 25 September 2022 | 08:00 WIB
Arsip Foto - Agung Laksono. (Suara.com/Oke Atmadja)

SuaraKalbar.id - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres.

"Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres," ungkap Agung Laksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Dirinya menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres).

Oleh karena itu, dirinya mengajak agar semua elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas.

Baca Juga: Sindir Pedas Wacana AHY Maju Capres, Adian Napitupulu: RT/RW Belum Pernah, Lalu Mau Memimpin Sebuah Republik?

Agung Laksono menilai, dikotomi antara kelompok suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik dalam rangka menghormati kebinekaan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, masyarakat saat ini sudah melihat faktor lain, yakni kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak perstasi yang dimilikinya. Faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi faktor paling penting, katanya.

"Dikotomi Jawa dan non Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," katanya.

Agung juga memandang undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang sama sekali tidak memuat terkait kesukuan tertentu.

Namun, lanjutnya, ketentuan dalam UU justru mendorong adanya kualitas terbaik dari seorang pemimpin, seperti memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional, baik dalam hal pembangunan nasional maupun persaingan antarbangsa.

Baca Juga: Agung Laksono Sebut Warga Jawa dan Non-Jawa Punya Hak yang Sama Jadi Capres, Sindir Luhut?

"Ini tentunya tantangan demokrasi ke depan, sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk berkontestasi sebagai pemimpin Indonesia," katanya.

Namun demikian, dia tidak memungkiri tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi daripada capres dari suku Jawa, mengingat hasil pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia hingga kini selalu dimenangkan oleh capres dari suku Jawa. Antara

Load More