SuaraKalbar.id - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres.
"Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres," ungkap Agung Laksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).
Dirinya menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres).
Oleh karena itu, dirinya mengajak agar semua elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas.
Agung Laksono menilai, dikotomi antara kelompok suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik dalam rangka menghormati kebinekaan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah melihat faktor lain, yakni kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak perstasi yang dimilikinya. Faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi faktor paling penting, katanya.
"Dikotomi Jawa dan non Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," katanya.
Agung juga memandang undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang sama sekali tidak memuat terkait kesukuan tertentu.
Namun, lanjutnya, ketentuan dalam UU justru mendorong adanya kualitas terbaik dari seorang pemimpin, seperti memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional, baik dalam hal pembangunan nasional maupun persaingan antarbangsa.
"Ini tentunya tantangan demokrasi ke depan, sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk berkontestasi sebagai pemimpin Indonesia," katanya.
Namun demikian, dia tidak memungkiri tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi daripada capres dari suku Jawa, mengingat hasil pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia hingga kini selalu dimenangkan oleh capres dari suku Jawa. Antara
Berita Terkait
-
Sindir Pedas Wacana AHY Maju Capres, Adian Napitupulu: RT/RW Belum Pernah, Lalu Mau Memimpin Sebuah Republik?
-
Agung Laksono Sebut Warga Jawa dan Non-Jawa Punya Hak yang Sama Jadi Capres, Sindir Luhut?
-
Waspada! Gelombang Tinggi di Laut Selatan Jawa Tengah Diprediksi Hingga 6 Meter
-
Viral Video Wakil Ketua DPRD Depok Diduga Aniaya Supir, DPD Golkar: Kader Kami Harus Humanis
-
Ucapan Luhut soal Presiden Jawa Dinilai Rasis, Ternyata Ini Maksudnya
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Antisipasi Dampak Kemarau, Kemenhut Evakuasi Tiga Orangutan dari Permukiman Ketapang
-
Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi Pradana Nayaka, Tegaskan Komitmen BRI untuk Ekonomi Kerakyatan
-
Semarak Merah Putih di Sofifi, BRI Dorong UMKM dan Potensi Ekonomi Desa
-
Asap Karhutla Kalimantan Sampai ke Negara Tetangga, Ini Kata BMKG
-
Kejutan BRI di Taiwan, Yuni Akhirnya Bertemu Sang Ibu Setelah Hampir Satu Dekade