Tegas! Walhi Kalbar Minta Pemerintah Cabut rencana Energi Nuklir dalam RPJPD Kalbar

SuaraKalbar.id - Konsultasi Publik Rancangan Awal mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sukses digelar pada Rabu, (15/11/2023).

Kadiv Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Hendrikus Adam menilai, dokumen RPJPD ini penting sebagai panduan bagi perencanaan pembangunan dalam berbagai aspeknya bagi Kalbar.

"Namun, sejauh mana isinya benar-benar mengakomodir kepentingan rakyat dan lingkungan hidup utamanya, tentu masih perlu dibenahi," kata Adam.

Berkaca dari RPJPD Kalbar 2005 -2025, Adam menilai bahwa alokasi peruntukan lahan untuk perkebunan monokultur hanya dengan luasan target 1,5 juta hektar, sementara saat ini luasan konsesi untuk komoditi ini malah berlibat-lipat luasnya kini.

Baca Juga: Seorang Tahanan Lolos Jadi Caleg DPRD Ketapang Kalbar, Pengamat: Dapat SKCK dari Mana?

Begitu juga dengan agenda kedaulatan pangan dengan proyek kebun pangan (food estate) yang menurut Adam, sebagian besar malah gagal.

"Bahkan boro-boro, surplus bahan pangan, justeru produk impor membanjiri pasaran di Kalbar," katanya.

Belum lagi, kata Adam, soal kebijakan tentang kawasan hutan yang memasuki wilayah hidup dan pemukiman warga telah menjadi sumber masalah serius sekitar isu kehutanan di Kalbar selama ini. Hal itu telah menjadi potensi bencana ekologis yang semakin menjadi dari waktu ke waktu.

Adapun salah satu arah kebijakan pemerintah daerah yang dirumuskan yakni pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.

Terkait hal itu, menurut Adam memang perlu dijabarkan terkait konteks energi baru yang dimaksud tersebut. Sebab, bila pengembangan energi baru yang dimaksud adalah dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), maka dengan tegas pihaknya menyatakan menolak rencana tersebut dan meminta membatalkannya dalam RPJPD Kalbar.

Baca Juga: Tahanan Lapas Lolos Jadi Caleg PKB di Ketapang Kalbar

"Seharusnya, bukan justeru mendorong energi baru dalam hal ini PLTN, tetapi sebaiknya potensi energi terbarukan yang memang belum teroptimalkan di Kalimantan Barat selama ini perlu intervensi pemerintah memastikan penggunaannya," katanya.