SuaraKalbar.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak mengumumkan langkah tegas dalam memperketat pengawasan terhadap kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam rangka Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Erwin Irawan, pada konferensi pers di Pontianak, Jumat (4/10).
Bawaslu merujuk pada keputusan KPU nomor 178, 179, dan 185, serta Peraturan Wali Kota nomor 714 yang mengatur jenis dan lokasi APK yang diperbolehkan.
"Jika ada pelanggaran, Bawaslu akan memberikan peringatan dan bila perlu merekomendasikan penertiban kepada KPU," ujar Erwin.
Pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan akan dilakukan secara intensif melalui pemantauan langsung terhadap kegiatan kampanye di lapangan. Bawaslu akan mengandalkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian untuk memantau jumlah dan lokasi APK serta waktu pelaksanaan kampanye.
Baca Juga: Rutan Pontianak Optimis Raih Predikat WBK, Apa Saja Terobosannya?
Hingga saat ini, Bawaslu telah menerima 36 pengajuan STTP yang mencakup kampanye dalam berbagai bentuk, baik terbuka, dialogis, maupun tertutup.
"Pengawasan kami mencakup 36 pengajuan STTP yang dikeluarkan yang menjadi acuan kami dalam pengawasan terhadap kampanye calon gubernur maupun wali kota," jelasnya.
Terkait dengan APK, Erwin menjelaskan bahwa belum ada penertiban yang dilakukan. Bawaslu saat ini masih dalam tahap pemberitahuan kepada tim pasangan calon mengenai atribut kampanye yang melanggar aturan KPU. APK yang dikeluarkan oleh KPU mencakup baliho, umbul-umbul, billboard, dan videotron. Jumlah serta titik pemasangan APK sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan KPU.
Dalam upaya menyamakan persepsi terkait aturan pemasangan APK, Bawaslu Pontianak telah mengadakan rapat koordinasi dengan KPU, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan tim pasangan calon.
"Kami merasa penting untuk menyamakan pemahaman terkait aturan ini agar pemasangan APK bisa dilakukan sesuai ketentuan yang ada," imbuh Erwin.
Baca Juga: Tragis! Remaja di Pontianak Tewas Dianiaya Massa Usai Kepergok Curi Mesin Molen
Pengawasan pemasangan APK juga dilakukan melalui panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) dan panitia pengawas kelurahan atau desa (PKD) yang bertugas melakukan patroli dokumentasi.
Berita Terkait
-
Hasil PSU di 5 Daerah Kembali Digugat ke MK, KPU RI Tunggu BRPK
-
KPU Klaim Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 5 Kabupaten/Kota Tertib dan Lancar
-
Antara Pangan Instan dan Kampanye Sehat, Ironi Spanduk di Pasar Tradisional
-
Tunggu Perda Disahkan, Dana Rp300 Juta per RW di Depok Cair 2026
-
Gelar Kampanye Sosial di Panti Asuhan, Comminfest 2025 Tekankan Pentingnya Gizi Seimbang bagi Anak
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
Terkini
-
Modal KUR BRI, Warung Bu Sum Yogyakarta Kini Go Digital
-
Rute dari Pontianak ke Danau Sentarum Kapuas Hulu, Lengkap dengan Pilihan Transportasi
-
Rute Pontianak ke Singkawang: Jarak, Durasi, hingga Moda Transportasi
-
Pontianak ke Putussibau: Jarak, Waktu Tempuh, dan Pilihan Transportasinya
-
Rumah Kosong Sejak Sebelum Ramadan, Ini Kata Ketua RT soal Keluarga Priguna Anugerah di Pontianak