Pemerintah Kubu Raya Pastikan Pemberian THR, Termasuk untuk Ojek Online dan Kurir

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi telah memberikan kontribusi besar, sehingga mereka berhak mendapatkan apresiasi dalam bentuk bonus Hari Raya Idul Fitri.

"Tahun ini Pemerintah menaruh perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia," ujar Prabowo dalam konferensi pers THR Lebaran di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka, pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi transportasi dan pengiriman untuk memberikan bonus dalam bentuk uang tunai, dengan mempertimbangkan keaktifan kerja masing-masing pengemudi dan kurir.

Mekanisme dan Besaran Bonus
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran bonus akan disesuaikan dengan tingkat keaktifan pengemudi dan kurir dalam bekerja. Menteri Ketenagakerjaan nantinya akan merumuskan mekanisme dan besaran bonus melalui Surat Edaran yang akan segera diumumkan.

Baca Juga: Hujan Deras Sebabkan Genangan 60 Cm di Jalan Trans Kalimantan, Kendaraan Terjebak Macet Sepanjang 7 Kilometer

"Untuk besaran dan mekanisme bonus hari raya ini, kita serahkan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran," tambahnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi sekitar 250 ribu pengemudi dan kurir online aktif, serta 1-1,5 juta pekerja paruh waktu di sektor ini, agar mereka dapat menikmati libur dan mudik Lebaran dengan kondisi lebih baik.

Permasalahan Status Hukum Pengemudi Ojol
Namun, di balik kebijakan ini, masih terdapat dilema hukum terkait status pengemudi ojol. Hingga kini, ojek online belum mendapatkan pengakuan resmi sebagai transportasi umum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22 Tahun 2009.

Menurut Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, ketidakjelasan status hukum ini membuat perusahaan aplikasi tetap menganggap pengemudi ojol sebagai mitra, bukan pekerja. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak yang sama seperti pekerja sektor transportasi lainnya, termasuk dalam Tunjangan Hari Raya (THR).

"Masalah sesungguhnya ojek online adalah tidak adanya regulasi hukum yang mengakui mereka dalam sistem hukum transportasi nasional. Akibatnya, isu THR kepada pengemudi ojol selalu muncul setiap tahun tanpa ada kepastian," jelas Azas.

Baca Juga: Puasa Kamis 6 Maret 2025 di Kubu Raya? Ini Jadwal Lengkapnya!

Ia menekankan bahwa tanpa regulasi yang jelas, pengemudi ojol tetap berada dalam posisi lemah dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi, menghadapi pemotongan komisi hingga 25%, kebijakan pemutusan mitra yang sewenang-wenang, serta tarif yang sering kali merugikan mereka.