- Pemerintah Kota Pontianak mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp2,15 triliun atau 99,56 persen dari target pada tahun 2025.
- Terdapat SiLPA senilai Rp138,87 miliar akibat perpanjangan proyek konstruksi, penghematan anggaran, serta realisasi belanja hanya 93,27 persen.
- Pemkot Pontianak berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-15 berturut-turut dari BPK atas tata kelola keuangan daerah.
SuaraKalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang cukup positif sepanjang 2025. Pendapatan daerah hampir mencapai target yang ditetapkan, bahkan realisasinya menyentuh angka 99,56 persen.
Namun di balik capaian tersebut, muncul satu pertanyaan yang menarik perhatian publik. Jika pendapatan daerah hampir sesuai target, mengapa masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp138,87 miliar?
Pertanyaan itu mengemuka saat Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, target pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,16 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan mencapai Rp2,15 triliun atau sekitar 99,56 persen.
"Alhamdulillah, capaian pendapatan daerah tahun 2025 hampir memenuhi target yang telah ditetapkan," ujar Edi Rusdi Kamtono.
Meski demikian, realisasi belanja daerah ternyata tidak terserap sepenuhnya. Dari anggaran belanja sebesar Rp2,20 triliun, realisasinya mencapai Rp2,06 triliun atau sekitar 93,27 persen.
Selisih antara pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan inilah yang kemudian menghasilkan SiLPA sebesar Rp138,87 miliar pada akhir tahun anggaran 2025.
Bukan Karena Program Tidak Jalan
Edi menegaskan, dana yang masih tersisa tersebut bukan berarti program pembangunan tidak terlaksana.
Baca Juga: BPR Pontianak Disebut Garda Terdepan UMKM, Mengapa Banyak Usaha Kecil Masih Sulit Naik Kelas?
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya SiLPA dalam APBD Kota Pontianak.
Salah satunya adalah adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pada beberapa proyek konstruksi strategis yang belum selesai hingga tutup tahun anggaran.
Selain itu, efisiensi dan penghematan anggaran pada sejumlah kegiatan juga turut berkontribusi terhadap terbentuknya sisa anggaran tersebut.
"SiLPA ini disebabkan adanya perpanjangan pekerjaan konstruksi pada beberapa proyek, penghematan anggaran, serta pendapatan yang melampaui target," jelas Edi.
Dengan kata lain, dana yang tersisa tidak seluruhnya berasal dari program yang gagal dilaksanakan, melainkan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dan faktor teknis pelaksanaan proyek.
Pontianak Kembali Raih WTP ke-15
Tag
Berita Terkait
-
BPR Pontianak Disebut Garda Terdepan UMKM, Mengapa Banyak Usaha Kecil Masih Sulit Naik Kelas?
-
Saat Keluarga Pasien di Pontianak Panik Cari Darah, Modus Penipuan Mulai Bermunculan
-
Daerah Makin Cari Cara Tak Bergantung Dana Pusat, Fiskal Jadi Fokus APEKSI Kalimantan
-
5 Sepatu Lari Terbaik untuk Lari Santai di Waterfront Kapuas Pontianak saat Sore Hari
-
Operasi Pasar Murah Pontianak 2026, 6.000 Paket Sembako Dijual Jelang Idul Adha
Terpopuler
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
- Mitchell Baker Cetak 3 Gol dari 4 Laga Bakal Dipanggil John Herdman di FIFA ASEAN Cup 2026?
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Kebakaran Hebat Terjadi di TPA Putri Cempo Solo
-
Ujian Berat MBG: Ketika Nasi, Tempe, dan Telur Berujung Keracunan Massal di Pesantren Sidoarjo
-
516 Korban Keracunan, Bupati Sidoarjo Ultimatum BGN Soal Perizinan: Ini Harus Tegas!
-
Kabar Gembira! Mulai 2027 Guru PPPK Paruh Waktu Resmi Diangkat Jadi Penuh Waktu
-
KPK Geledah Perusahaan Tambang Terkait Kasus Pajak Banjarmasin, Nama Adaro Ikut Terseret
Terkini
-
BRI Bukukan Laba Rp31,2 Triliun hingga Triwulan II 2026, UMKM Tetap Jadi Penopang Utama
-
Antisipasi Dampak Kemarau, Kemenhut Evakuasi Tiga Orangutan dari Permukiman Ketapang
-
Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi Pradana Nayaka, Tegaskan Komitmen BRI untuk Ekonomi Kerakyatan
-
Semarak Merah Putih di Sofifi, BRI Dorong UMKM dan Potensi Ekonomi Desa
-
Asap Karhutla Kalimantan Sampai ke Negara Tetangga, Ini Kata BMKG