SuaraKalbar.id - Memanasnya konflik internal di Partai Demokrat yang belakangan menjadi perbincangan tak luput dari perhatian mantan kader partai berlambang mercy tersebut.
Salah satu mantan kader yang vokal bereaksi yakni Ruhut Sitompul. Diketahui, Ruhut dahulu dikenal sebagai politikus Demokrat, namun kini menyeberang ke PDI Perjuangan.
Ruhut buka suara atas polemik yang terjadi dalam partai yang pernah menaunginya. Dia menyoroti perpecahan di Partai Demokrat yang kini terbelah dua antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko selepas Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Melalui akun Twitter pribadinya, Ruhut mengaku berkomentar dengan memposisikan diri sebagai mantan kader Partai Demokrat.
Baca Juga:Terungkap! Nazaruddin Penyandang Dana KLB Partai Demokrat di Deli Serdang
Ruhut berang dengan pihak-pihak yang dianggapnya intervensi mengenai kisruh Partai Demokrat.
Dia meminta pihak yang tidak mengerti akan konflik yang sebenarnya terjadi untuk diam dan tak menyeret nama Presiden Jokowi. Apalagi mendesak presiden untuk mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
"Tolong yang tidak mengerti permasalahan di Partai Demokrat tutup mulut jangan sok pintar apalagi coba-coba menyuruh Presiden RI ke 7 Bapak Jokowi memecat KSPnya Bapak Moeldoko," cuit Ruhut seperti dikutip SuaraKalbar.id, Selasa (9/3/2021).
Menurut pria 66 tahun itu, yang sedang terjadi di Partai Demokrat adalah karma. Namun, dia tak menjelaskan maksudnya lebih lanjut.
Dia akhir cuitannya, Ruhut menegaskan kalau tanggapan tersebut disampaikan oleh mantan karder Partai Demokrat yang dahulu menjadi 'anjing penjaga' SBY.
Baca Juga:Bupati Lebak Iti Ingin Santet Moeldoko, DPP Demokrat: Itu Ekspresi Saja
"Yang terjadi di PD ini karma. Yang bicara aku mantan kader PD yang waktu berjayanya sebagai anjing penjaga. Merdeka," tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Moeldoko terpilih sebagai ketua Umum Partai Demokrat periodel 2021-2026 versi KLB Deli Serdang. Hal itu memancing reaksi keras dari AHY dan loyalitasnya.
AHY mengklaim penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat ilegal dan inskonstitusional. Pihaknya pun menggelorakan perlawanan karena menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
