SuaraKalbar.id - Sebanyak lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru, Kalimantan Selatan dinyatakan positif Covid-19, berdasarkan hasil swab Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP).
Namun saat melakukan tes swab di tempat lain selang beberapa hari dari tes BBKTKLPP, hasilnya negatif. Perbedaan hasil tes corona tersebut membuat para anggota dewan kebingungan.
Mengutip Kanalkalimantan.com, para anggota dewan yang menjalnani tes mempertanyakan hal tersebut dan meminta penjelasan pihak terkait.
Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, memberi membenarkan temuan itu. Dia menjadi salah satu anggota yang mengalami kejadian tersebut.
Baca Juga:MUI Jatim Sebut Tes Swab Covid-19 Tak Membatalkan Puasa, Simak 3 Alasannya
Untuk ituk, kata dia, perlu dilakukan evaluasi dan supervisi jasa layanan Swab PCR di semua lembaga yang ada, baik itu manajemen, kompetensi SDM dan akurasi peralatan yang digunakan.
“RT-PCR berkerja non stop setahun lebih dan akhir-akhir ini banyak dipertanyakan masyarakat karena hasilnya sering bias antara lembaga satu dengan yang lain,” katanya.
![Petugas KPPS di Kota Makassar menjalani tes swab sebelum bertugas di tanggal 9 Desember 2020 / [Foto: KPU Makassar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/07/55465-petugas-kpps-tes-swab.jpg)
Baskoro juga meminta Satgas Covid-19 untuk serius menyikapi terjadinya bias data pada alat uji tes Swab PCR sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan status yang berpotensi menciptakan kegaduhan dan ketidakadilan.
“Terlebih lembaga yang sudah teruji secara legalitas. Walaupun perbedaan tersebut dibenarkan secara medis, namun perbedaan (hasil PCR) akhir-akhir ini sudah pada taraf meresahkan,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan Emi Lasari, anggota DPRD Banjarbaru yang juga mengalami kejadian serupa.
Baca Juga:Hakim Tolak Eksepsi ke-3 Habib Rizieq soal Kasus Tes Swab, Ini Alasannya
Menurutnya perlu menekankan prosedur acuan yang selama ini hanya dipercayakan kepada BBTKLPP sebagai satu-satunya lembaga rujukan tes Swab PCR di seluruh daerah yang ada di Kalsel.
“Kita kita perlu kejelasan. Sebenarnya jika hasil Swab PCR berasal dari lembaga kredibel, maka seharusnya tidak perlu lagi berpatok pada hasil di BBTKLPP. Harus jelas mana acuannya yang dipakai. Logikanya, kalau ternyata yang diakui hanya balai BBTKLPP saja ya berarti klinik maupun rumah sakit jangan diberikan izin operasional,” terangnya.
Atas kejadian yang menimpa, Emi meminta dilakukan kalibrasi dan uji kevalidan hasil tes swab PCR di BBTKLP.
“Selain itu harus dilakukan evaluasi pada semua sumberdaya pelaksanaan uji PCR nya, baik alat ataupun SDM nya. Dari sisi psikologis, ini banyak berdampak pada banyak aspek termasuk lingkungan dan juga krerugian waktu, materi dan segala macamnya," ujarnya.
"Kasihan jika ada beberapa pihak yang sebenarnya sudah melakukan PCR mandiri di lembaga lain dan hasilnya negatif, tapi di BBTKLPP justru hasilnya positif,” sambungnya.
Sementara itu, pihak BBTKLPP belum memberikan tanggapan terkait adanya perbedaan hasil swab ini.
