facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bahaya! WhatsApp Tiara Shafina Diretas Kritik Jokowi King of Lips Service Diduga Terencana

Pebriansyah Ariefana Senin, 28 Juni 2021 | 15:45 WIB

Bahaya! WhatsApp Tiara Shafina Diretas Kritik Jokowi King of Lips Service Diduga Terencana
BEM UI Kritik Jokowi 'The King of Lip Service'. (Instagram/@bemui_official)

Bisa jadi bukan juga kejadian yang kebetulan. Pasalnya, aksi peretasan muncul mana kala ada polemik soal kritik. Dalam hal ini BEM UI kritik Jokowi King of Lips Service.

SuaraKalbar.id - Media sosial dan whatsApp petinggi BEM UI diretas, salah satunya milik Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021 Tiara Shafina Adzra. Politikus Partai Demokrat Rachland Nasidik curiga aksi hack itu terencana.

Bisa jadi bukan juga kejadian yang kebetulan. Pasalnya, aksi peretasan muncul mana kala ada polemik soal kritik. Dalam hal ini BEM UI kritik Jokowi King of Lips Service.

"Siapa pelaku peretasan adalah pertanyaan yang ada di kepala setiap warga negara. Menurut saya, karena bukan cuma sekali, maka kejadian ini bukan lagi kebetulan. Tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengeritik," kata Rachland kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Ia pun kemudian mencontohkan sejumlah kasus serupa soal peretasan. Dari mulai kejadian yang menimpa mahasiswa UGM hingga wartawan media Tempo.

Baca Juga: Medsos Pengurus BEM UI Diretas Usai Kritik Jokowi, Politikus Demokrat: Bukan Kebetulan

Menurutnya, kemungkinan adanya upaya peretasan tersebut bersifat sistematik, bagian dari upaya pihak yang berkuasa untuk mendisiplinkan warganya ke dalam kepatuhan politik.

Penampakan surat rektorat panggil BEM UI yang dicoret bak skripsi (Twitter)
Penampakan surat rektorat panggil BEM UI yang dicoret bak skripsi (Twitter)

"Bila itu benar, maka kita berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yakni upaya represi terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakannya, yang dilakukan dengan cara menjajah hak atas privasi warga negara. Keduanya adalah hak konstitusional kita. Dus ini adalah pelanggaran dobel," tuturnya.

Lebih lanjut, Rachland meminta persoalan ini tak bisa dianggap enteng. Menurutnya hal serupa bisa menimpa para pelaku politik tak terkecuali yang kekinian berada di dalam lingkar kekuasaan. Untuk itu ia meminta DPR tak tinggal diam.

"Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian?" katanya.

"Memang belum tentu benar bahwa pemerintah adalah pelakunya. Tapi kasus-kasus peretasan yang berkesan sistematik itu juga rasanya mustahil dilakukan tanpa alat. Maka suatu pertanggungjawaban demokratik perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah," sambungnya.

Baca Juga: Andi Arief Malu Sebagai Alumni UGM Tanggapi Keberanian BEM UI, Netizen: UGM Udah Duluan

Diretas

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait