SuaraKalbar.id - Sebanyak 27 dokter spesialis di RSUD dr Agooesdjam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mogok kerja. Dokter mogok kerja karena alasan uang tunjangan kinerja (tukin)
Aksi ini dikarenakan uang tunjangan kinerja (tukin) untuk dokter spesialis yang belum dibayarkan dari Januari hingga Juli 2021.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson membenarkan adanya aksi mogok kerja di RSUD Agooesdjam Ketapang.
"Alasan belum dibayarkan karena RSUD Agooesdjam tidak dapat menganggarkan tukin menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dikarenakan keterbatasan anggaran," kata Harisson kepada sejumlah media, Senin (23/8/2021).
Baca Juga:Suster, Bolehkah Aku Bunuh Diri? Pandemi Ancam Kesehatan Jiwa Warga
Ia mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk tukin ini kurang lebih Rp 12 miliar per tahun. "Besok akan dilaksanakan mediasi dengan DPRD Ketapang," kata Harisson.
Ia menegaskan, masalah tukin para dokter tidak ada urusannya dengan Pemprov Kalbar. Maka dari itu, ia meminta Pemda Ketapang harus secepatnya memenuhi hak-hak para nakes ini.
"Para dokter di RSUD Ketapang diharap secepatnya kembali bekerja melayani masyarakat," harapnya.
Meski ada aksi mogok kerja dan Poli Spesialis tutup, bebepara pelayanan di RSUD Agooesdjam masih tetap buka. Seperti Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah dan Operasi Cito, Poli Gigi dan pelayanan rawat inap tetap jalan dengan difungsikannya dokter umum.
Kadinkes Ketapang Buka Suara
Baca Juga:Viral! Uang Dinas Perjalanan Belum Cair, Anggota DPRD Jambi Mogok Kerja
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Ketapang Rustami membenarkan adanya 27 dokter spesialis di RSUD Agooesdjam yang mogok kerja akibat tunjangan kinerja (tukin) tidak dibayarkan.
"Benar. Besok Tim RSUD Agooesdjam akan audiensi ke DPRD, membahas hal ini,” katanya, Senin (23/8/2021).
Ia mengatakan, 27 dokter spesialis ini mogok kerja per hari ini. Aksi ini sebagai buntut kekesalan mereka karena tukin selama 6 bulan pada 2021 tidak terbayarkan.
“Anggaran yang diperlukan untuk tukin kurang lebih 12 miliar rupiah per tahun. RSUD tidak dapat menganggarkan tukin menggunakan dana BLUD karena anggaran terbatas,” kata Rustami.
Menurut dia, meski ada dokter yang mogok kerja, namun masih ada pelayanan yang tetap buka. Seperti sejumlah poli dan rawat inap dengan memfungsikan dokter umum.
"Pelayanan di ruang rawat inap tidak mogok, berjalan seperti biasa," ujarnya.
Permasalahan ini sudah sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Maka, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr Harisson meminta Pemeritah Daerah Katapang untuk fokus pada upaya pelayanan kepada masyarakat.
"Harusnya setiap permasalahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat segera ditangani. Segera diselesaikan jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi hal ini berhubungan dengan orang sakit yang butuh pertolongan," kata Harisson.
Ia meminta kepada Pemkab Ketapang untuk segera memenuhi hak-hak dokter atau tenaga kesehatan.
"Apapun alasannya dokter tidak boleh mogok kerja. Dokter atau nakes tidak boleh memalingkan perhatiannya sedikitpun dari pasien yang sedang membutuhkan pertolongannya," tegas Harisson.
Kontributor : Ocsya Ade CP
