SuaraKalbar.id - Selama 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan dinilai belum maksimal. Hal itu dikatakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
KAMMI menilai, tiga tahun kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan tak berhasil menyelesaikan masalah infrastruktur jalan daerah.
Banyak jalan daerah rusak parah. Sementara, pembangunan yang dilakukan lebih banyak ke Kota Pontianak.
“Kehadiran kami ke Dewan menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa dan masyarakat, bahwa tiga tahun kepemimpinan Pak Midji dan Pak Norsan infrastruktur jalan masih rusak parah,” kata Ketua KAMMI Kalbar, Ihzal Muhaini, kepada awak media, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga:PDIP Kalbar Polisikan Akun Penyebar Hoaks Megawati Meninggal
Ihzal menilai, pembangunan di era Kepemimpinan Sutarmidji Ria Norsan belum berkeadilan dan merata di semua wilayah. Sebab, lebih banyak di Kota Pontianak.
“Akhirnya kita bisa beranggapan, Pak Midji ini hanya membangun hanya di Kota Pontianak, padahal di daerah masih banyak jalan rusak. Seperti Sintang, Sekadau, Ketapang, Kapuas Hulu,” ucapnya.
Dia mendesak Gubernur Sutarmidji fokus menyelesaikan persoalan infrastruktur di sisa masa jabatanya yang tinggal dua tahun. Pemerataan pembangunan harus dilakukan.
“Bukan hanya di Pontianak saja. Di semua daerah harus merata,” pungkasnya.
Target RPJMD Belum Tercapai
Baca Juga:Singkawang Mulai Revitalisasi Pasar Beringin, Lagi Cari Kontraktor
Anggota DPRD Kalbar, Fraksi Partai Hanura, Suryanto Tanjung menyebut, di tiga tahun kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) tak mencapai target.
Sejumlah jalan provinsi masih rusak parah, dan harus menjadi perhatian dalam sisa dua tahun masa jabatan.
“Kalau dari sisi target memang belum tercapai. Namun, masih ada dua tahun anggaran yang bisa difokuskan pembangunan infrastruktur khususnya Jalan,” kata Suyanto Tanjung kepada awak media, Kamis (16/9/2021).
Suyanto menyebut untuk anggaran infrastruktur pembangunan jalan di Kalbar memang kecil.
Angkanya hanya mencapai Rp250 sampai Rp300 miliar per tahun. Sementara, ruas jalan Provinsi sangat luas. Mencapai 1. 500 kilometer.
Saat ini, kondisi jalan provinsi di daerah-daerah masih belum terjamah.
“Hampir di semua Kabupaten, jalan Provinsi memerlukan pembangunan,” kata dia.
Untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur itu kata Tanjung, harus ada skala prioritas pembangunan yang harus ditetapkan Gubernur. Sebab, APBD Kalbar hanya Rp6,8 triliun.
Sementara, penggunaanya harus dibagi dalam berbagai sektor lain.
Dia mendesak, agar anggaran infrastruktur jalan ditambah. Minimal Rp500 miliar fokus untuk infrastruktur.
Di sisi lain, Gubernur juga harus berupaya meyakinkan pemerintah pusat agar membantu menyelesaikan persoalan infrastruktur Kalbar.
“Kita lihat kondisi Covid-19, PAD kita menurun, kita juga harus realistis. Mungkin dengan Rp500 miliar lebih realistis,” pungkasnya.
