SuaraKalbar.id - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, Kementerian PUPR telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak, termasuk bedah rumah tidak layak huni.
"Penanganan kawasan kumuh di tahun 2024 kita targetkan menangani 10 ribu hektare lagi," katanya.
Penanganan persoalan pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh, diakui pihaknya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Pontianak.
"Kami akan mencoba mensinergikan dengan pemerintah daerah sehingga nanti hasilnya harus lebih masif dan terlihat," katanya dilansir dari Antara, jumat (24/9/2021).
Baca Juga:Museum Kalbar Gelar Pameran Alat Musik Khas Suku Dayak dan Melayu Sampai 26 September 2021
Diana menyebut bahwa penataan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder yang lainnya termasuk swasta dan masyarakat.
Secara nasional, pencanangan gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Hal ini disambut baik Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono yang mengharapkan program beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang ditangani Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR di kota itu terus berkelanjutan.
"Mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan, selanjutnya kita berharap masyarakat ikut mendukung pemeliharaannya, menjaga keamanan dan ketertiban," kata Edi Rusdi Kamtono.
Dia menjelaskan, beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang ditangani Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah rampung dikerjakan.
Baca Juga:Dari 16, Jadi 10 Lokasi Jadi Target RTH Kota Pontianak 2025
Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemkot Pontianak. Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan lahan dan program bedah rumah, sementara Kementerian PUPR menata infrastrukturnya.
Ia menambahkan, penataan kawasan tidak hanya mencakup infrastruktur jalan dan drainase, tetapi bedah rumah tidak layak huni dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dibenahi termasuk air bersih dan sanitasi.
Salah satunya penataan Teras Parit Nanas yang berlokasi di tepian Sungai Landak yang merupakan bagian dari program pengentasan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Edi menambahkan, kawasan kumuh di Kota Pontianak dari awalnya seluas 74 hektare pada tahun 2013, kini pada tahun 2021 tersisa 4 hektare yang masih dikategorikan kawasan kumuh berat, sedangkan untuk kawasan kumuh ringan sekitar 12 hektare.
"Program khusus untuk menangani kawasan-kawasan kumuh seperti Gang Semut, kawasan Tanjung Hulu, Sungai Beliung dan lainnya menjadi bagian dari program penanganan kawasan kumuh (KOTAKU)," katanya.
Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan kualitas lingkungan dan permukiman yang ada di Kota Pontianak, ujarnya.
