SuaraKalbar.id - Panggung politik tanah air dalam beberapa waktu belakangan ini mulai diramaikan dengan nama sejumlah calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemiliu 2024 mendatang.
Berdasarkan survei sejumlah lembaga, ada beberapa nama kepala daerah yang digadang-gadang bakal bersaing memperebutkan kursi RI-1.
Terkini, survei kolaborasi yang dilakukan Politika Research and Consulting dengan Parameter Politik Indonesia mengungkap sejumlah nama kepala daerah masih mendominasi hasil survei capres.
"Kalau melihat peta koalisi dan pencapresan masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang saat ini menjadi kepala daerah yang kemudian juga didominasi oleh elite-elite partai poltik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya secara daring, Senin (27/12/2021).
Baca Juga:Terkuat di Bursa Capres 2024, 4 Figur Ini Punya Tantangan Besar Setelah Masa Jabatan Habis
Dalam hasil survei soal elektabilitas capres top of mind, tersebut tiga kepala daerah yang masuk bursa tersebut, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 17,2 persen, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 9,1 persen, dan Ridwan Kamil 4,0 persen.
Sedangkan dari hasil survei terkait elektabilitas capres dengan menyimulasikan 32 nama, Ganjar Pranowo masih berada di posisi teratas dengan 23,1 persen, kemudian Anies Baswedan 11,4 persen, disusul Ridwan Kamil 5,1 persen, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa 1,3 persen.
Kemudian empat nama tersebut juga kembali masuk dalam hasil survei berkaitan dengan elektabilitas capres dalam simulasi 15 nama. Pun hasilnya tak jauh berbeda, Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dengan 25 persen, Anies Baswedan di posisi kedua dengan 12,4 persen, kemudian Ridwan Kamil 5,8 persen, dan Khofifah Indar Prawansa 1,6 persen.
Meski begitu, Adi mengemukakan, kepala daerah tersebut akan memiliki tantangan besar ke depannya, apabila mereka sudah habis masa jabatan baik pada 2022 maupun 2023.
Apalagi, pilkada pada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan dan dialihkan penyelenggaraannya secara serentak bersaman dengan Pemilu 2024.
Baca Juga:Ganjar Ceritakan Perjuangan Orang Tua Pratama Arhan, Kini Jadi Bintang Timnas Indonesia
"Catatan saya, misalnya dalam beberapa survei yang kita lakukan tantangan terbesar yang dimiliki kepala daerah itu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi kepala daerah di 2022 dan di 2023," ujar Adi.
Selama kekosongan masa jabatan itu, posisi kepala daerah akan digantikan dengan pelaksana tugas (plt) yang akan ditunjuk pemerintah pusat.
"Nah sebagai sebuah tambahan ketika ditanya oleh publik ini data yang sebenarnya kita miliki cuma tidak ditampilkan. Mereka cukup yakin, publik cukup yakin Plt kepala daerah ini akan maksimal dan bekerja secara total kalau sudah tanggung jawabnya itu diberikan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk Plt," tutur Adi.
Untuk diketahui, pengambilan sampel dalam penelitian dan survei menggunakan metode multi stage random sampling.
Jumlah responden di setiap provinsi diambil proporsional berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019 dengan kriteria responden telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sedangkan, jumlah responden sebanyak 1.600 orang.
Mereka yang terpilih menjadi responden, diwawancarai lewat tatap muka (face to face). Sementara pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada 12 November – 4 Desember 2021.
