SuaraKalbar.id - Wacana sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda dan juga yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang dituding sebagai kudeta konstitusi.
Pernyataan keras disampaikan langsung Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada rabu (2/3/2022).
"Ini kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik mau kudeta konstitusi," tegasnya.
Said mengungkapkan hal itu bertentangan dengan statmen Presiden Jokowi yang sebelumnya menyatakan tak ingin memperpanjang masa jabatan. Dia menilai, langkah sejumlah partai politik tersebut sebagai upaya kudeta konstitusi dengan menggunakan tangan presiden.
Baca Juga:Buntut Wacana Penundaan Pemilu 2024, Nama Luhut Binsar Pandjaitan Ikut Terseret
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini pun menyinggung adanya salah satu ketua umum parpol yang memakai alasan aspirasi petani sawit untuk memperpanjang masa jabatan presiden, sebagai bentuk sikap yang tidak mencerminkan sifat kenegarawanan.
"Alasan yang dijadikan salah satu partai besar ketua umum ketemu dengan petani sawit disiapin itu sungguh-sungguh naif tidak mencerminkan kenegarawanan," tuturnya.
Ia kemudian mengemukakan, beberapa waktu terakhir mengunjungi basis-basis petani sawit besar dan menyimpulkan jika tak ada komunitas petani sawit yang mengatakan kepada dirinya ingin perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya baru pulang nih hari ini dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan nggak ada petani sawit petani karet, petani sawah, nggak ada satu pun langsung dengan petani. Bagaimana ada kelompok kecil di Siak itupun di kebun kita nggak tahu tiba-tiba dinyatakan sebagai dasar aspirasi perlunya memperpanjang masa jabatan presiden, lagi-lagi melakukan kebohongan publik," katanya.
Untuk diketahui, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Ia beralasan momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Ia juga mengemukakan, alasan tersebut berdasarkan pada situasi Pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
