SuaraKalbar.id - Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Diskes Kalbar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Kalbar. Temanya, Mewujudkan Kinerja yang Cepat dan Tepat Melayani. Penyelenggaraannya dilakukan Kamis (31/3/2021) kemarin.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap, dengan terselenggaranya rakor ini, warga Kalbar tak lagi perlu berobat ke luar negeri. Alasannya, karena pelayanan kesehatan di Kalbar sudah semakin baik setiap harinya.
“Saat ini operasi jantung terbuka sudah bisa dilakukan. Tapi, akan dimulai tahun depan. Pemprov Kalbar sedang membangun sarana prasarana dengan baik terlebih dahulu. Semua daerah di Kalbar juga harus bisa memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Selanjutnya tinggal meningkatkan pelayanannya saja, seperti harus bisa melayani dengan senyum. Jangan sampai orang masuk RS meringis, pulangnya menangis,” ujarnya, melansir dari SuaraKalbar.co.id--Jaringan Suara.com, Jumat (1/4/2022).
Sementara itu, Kepala Diskes Kalbar, dr Hary Agung Tjahyadi mengungkapkan, masih ada tugas besar terkait percepatan vaksinasi Covid-19 di Kalbar.
Baca Juga:Musnahkan Barang Bukti Sabu Seberat 1 Kilogram, BNN Kalbar Sebut Selamatkan Sekitar 5.127 Orang
“Makanya, kita undang pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan penilaian masalah-masalah terkait vaksinasi Covid-19 dan masalah lainnya di bidang kesehatan yang muncul di kabupaten/kota agar menemukan solusinya,” jelasnya.
Rakor tersebut juga membahas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Baik di puskesmas maupun rumah sakit. Ia menuturkan, penilaian akreditasi Fasyankes dihentikan 2 tahun sejak masa pandemi Covid-19.
"Seperti yang Gubernur Kalbar sampaikan, mutu pelayanan sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa mengakses layanan, termasuk rumah sakit,” katanya.
Ia mengimbau, masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalbar untuk mendukung upaya peningkatan nilai IPM dengan memahami variabel-variabel IPM. Sehingga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bisa menganalisa variabel mana yang lemah untuk bisa diintervensi.
Kemudian KATANYA, Direktorat Tenaga Kesehatan Kemenkes RI sudah menganalisa jalan keluar terkait tenaga kesehatan berstatus tenaga honorer yang mana tahun 2023 sudah tidak bisa dipekerjakan lagi.
"Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, permasalahan yang ada di kabupaten/kota di Kalbar bisa mendapatkan solusinya,” harapnya.
