facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mardani H Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Balik Kasusnya, KPK: Mafia yang Mana?

Bella Jum'at, 24 Juni 2022 | 06:00 WIB

Mardani H Maming Tuding Ada Mafia Hukum di Balik Kasusnya, KPK: Mafia yang Mana?
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto. ANTARA/HO-Humas KPK

Kami tidak akan berkomentar panjang lebar, ini ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia, mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu

SuaraKalbar.id - Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani suatu perkara berdasarkan kecukupan alat bukti

Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa pihaknya tak ambil pusing soal pernyataan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming yang menuding ada mafia hukum di balik kasus yang menjeratnya.

"Kami tidak akan berkomentar panjang lebar, ini, ini, ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia, mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu," katanya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia pun menekankan bahwa KPK tak akan berani bertindak jika tak ada fakta dan alat bukti.

Baca Juga: KPK Tegaskan Tak Ada Mafia Hukum di Balik Pengusutan Kasus yang Diduga Melibatkan Bendum PBNU Mardani H Maming

"Apa pun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kami berani. Itu yang patut dan tolong dicatat," kata Karyoto.

Selain itu, kata dia lagi, KPK juga mempersilakan Mardani yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut untuk menempuh upaya hukum melalui praperadilan jika merasa tidak terlibat dengan kasus.

"Nanti kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya, praperadilan, dan lain-lain silakan. Jadi, kami tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu," ujarnya lagi.

Karyoto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum jangan direspons dengan opini-opini yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lebih baik, kata dia, dibahas dengan fakta-fakta.

"Hukum tidak dengan opini, hukum silakan dibahas dengan fakta-fakta dan itu juga ada salurannya. Lewat peradilan, praperadilan dan lain-lain karena hak-hak seorang saksi, seorang tersangka akan dilindungi dengan undang-undang," ujar Karyoto.

Baca Juga: Usut Korupsi Proyek LNG PT Pertamina, KPK Sita Dokumen dari Sejumlah Lokasi yang Digeledah

Sebelumnya, Mardani merasa bahwa ia dikriminalisasi setelah dikabarkan menjadi tersangka dan juga telah dicegah ke luar negeri.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait