Ria Norsan Klaim Pemprov Kalbar Penuhi 30 Persen Penggunaan Produk Dalam Negeri

Hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan di setiap OPD.

Denada S Putri
Senin, 03 Oktober 2022 | 08:00 WIB
Ria Norsan Klaim Pemprov Kalbar Penuhi 30 Persen Penggunaan Produk Dalam Negeri
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan. [Istimewa]

SuaraKalbar.id - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, Pemprov Kalbar telah memenuhi 30 persen penggunaan produk dalam negeri. Ia mengklaim hal itu sesuai arahan pemerintah pusat.

Yang dimaksud arahan olehnya yakni sebagai upaya meningkatkan kualitas produk dan bisnis dalam negeri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Meski kita sudah memenuhi 30 persen penggunaan produk dalam negeri, kita tetap mendorong seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri,” katanya, melansir dari SuaraKalbar.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (1/10/2022).

Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bangga dengan menggunakan produk buatan dalam negeri. Hal itu menjadi perhatian serius dan telah diinstruksikan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.

Baca Juga:Pacu Ekonomi, Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

Kemudian, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan, menjadi kunci utama dengan menciptakan lapangan kerja. Karena, dengan pekerjaan tentu masyarakat akan mendapat penghasilan.

“Dengan memperoleh penghasilan tentunya masyarakat akan memiliki daya beli serta mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan dan keperluan lainnya,” tuturnya.

Mantan Bupati Mempawah ini juga mengatakan, tentang pengendalian Inflasi di daerah, di mana Provinsi Kalbar termasuk 10 Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi di daerah dengan perolehan DID tertinggi di Indonesia.

“Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah. Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan,” katanya.

Ia menambahkan, banyak faktor yang membuat kemiskinan semakin meningkat. Karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melakukan yang telah dilaksanakan saat ini dengan membagikan BLT kepada masyarakat miskin di wilayahnya.

Baca Juga:Gaikindo Berharap Kendaraan Listrik di Lingkungan Pemerintah Adalah Produk Dalam Negeri

"Mengurangi ketergantungan penggunaan produk luar negeri, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan pendidikan masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini